Akademisi Kritisi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Brebes

Ekonomi Pendidikan
Pakar Kondisi Pangan dan Ekonomi Brebes, Wadli yang juga seorang Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Brebes. (foto: Istimewa)

BREBES, gugah.id – Penanganan kemisikinan ekstrem di Kabupaten Brebes harus ditangani secara sustainable atau berkelanjutan. Tidak hanya dilakukan secara parsial seperti yang saat ini tengah dilakukan Pemkab Brebes dalam upaya menangani kemiskinan ekstrem melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Pernyataan itu dilontarkan seorang akademisi atau Pakar Kondisi Pangan dan Ekonomi Brebes, Wadli yang juga seorang Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Brebes. Menurutnya, sudah banyak program Pemkab Brebes dalam upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. Namun semua program tersebut hanya bersifat parsial.

“Kalau terus dilakukan secara parsial, dipastikan masalah kemiskinan di Kabupaten Brebes tidak akan selesai. Masalah kemiskinan itu dari sejak dulu sampai sekarang belum selesai, karena semuanya hanya dilakukan secara parsial. Setiap program selesai sudah tidak ada kelanjutannya lagi,” kata Wadli ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (16/10/2021).

Baca Juga:

Menurut Wadli, PKTD yang digelontorkan Pemkab Brebes hanya membuat masyarakat  berpangku tangan kepada bantuan pemerintah. Wadli mengungkap, penanganan kemiskinan di Kabupaten Brebes harus melalui edukasi terlebih dahulu dan perlu pendampingan hingga masyarakat benar benar bisa mandiri mendapatkan penghasilan tetap.

“Misalnya yang sedang Umus lakukan, budidaya magot (telur lalat) di Kecamatan Songgom. Nantinya magot bisa digunakan untuk pakan ternak lele sehingga masyarakat bisa mandiri mendapatkan penghasilan tetap. Tidak hanya diberikan bantuan kemudian tidak ada pendampingan yang kongkret,” ungkapnya.

Selama ini, lnjut Wadli, Pemkab Brebes belum pernah mengajak diskusi akademisi untuk membahas permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Brebes. Padahal, Kabupaten Brebes lebih banyak memiliki perguruan tinggi dibandingkan Kota Tegal. Di Brebes sendiri ada 7 perguruan tinggi.

“Sebetulnya kami siap berdiskusi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga kami punya program yang didukung pemerintah. Di situlah kami bisa berkontribusi mengentaskan kemiskinan ektrem yang saat ini terjadi. Artinya kemiskinan ekstrem tak seharusnya terjadi di Brebes jika melihat jumlah perguruan tinggi yang ada,” tandasnya.

Pada intinya, lanjut Wadli, Pemkab Brebes harus benar benar serius menangani kemiskinan ekstrem. Menurutnya, jangan sampai masyarakat di saat pandemi seperti ini hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah yang akhirnya membuat perekonomian tergoncang.

“SDM-nya dulu ditingkan, sehingga kemiskinan ekstrem di Brebes bisa teratasi,” tutupnya.

Sebelumnya Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai dorongan percepatan pencairan dana desa sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang ada di Brebes. PKTD merupakan skala prioritas program Dana Desa yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah desa.

“Kepala desa bisa mendayagunakan masyarakat desa melalui PKTD dengan pengalokasian Dana Desa yang tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Brebes,” kata Idza. (mah)

Leave a Reply