Gugah.id – Tepat diperingatan hari Ibu kemarin, selasa, 22 Desember 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet Kerja jilid ll. Sinyal Reshuffle kian menguat saat dua menteri terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. dan akhirnya Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan pergantian 6 menteri, diataranya menteri kesehatan, menteri perdagangan, menteri sosial, menteri KKP, menteri agama, dan menteri pariwisata.
Menariknya lagi, reshuffle dilakukan di penghujung tahun 2020, Secara simbolis mungkin ini sebagai bentuk hadiah akhir tahun yang di persembahan jokowi untuk ibu pertiwi. Karena tepat dihari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember.
Dari 6 sosok menteri baru tersebut ada satu menteri yang sudah ramai diberitakan dan diperbincangkan oleh netizen. yaitu Tri Rismaharini, walikota Surabaya aktif yang tinggal beberapa bulan lagi dalam
Masa jabatannya memimpin kota Pahlawan Untuk dua periode.
Meski jabatan menteri merupakan jabatan politis yang tidak harus linier sesuai bidang, tapi Keputusan Presiden Jokowi ini justru menarik. Dugaan saya, hal ini berkaitan dengan korupsi BANSOS pandemi covid 19, Dan Publik sangat berharap, pergantian mensos ini mampu membuktikan kinerja yang lebih baik, khususnya berkaitan dengan Korupsi kemarin.
Sosok Tri Rismaharini, tentu tidak asing lagi. Rekam jejak walikota Surabaya dua periode itu sudah dikenal publik sebagai figur pemimpin yang tegas, berani dan cukup prestasi. Sebagai terobosan kebijakan mampu membawa kemajuan Kota Surabaya.
Hal itu terkonfirmasi dalam survei yang dilakukan Indo Survey & Strategy (ISS) pada awal November 2020, tingkat kepuasan masyarakat Kota Surabaya terhadap kinerja Risma sebagai walikota sebesar 96, 36%.
Tingkat keberhasilan pembangunan dalam persepsi publik juga sangat tinggi. Ada 91,82% responden menjawab program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya berhasil.
Oleh karenanya, tidak aneh jika sosok Risma dipercaya menjadi menteri sosial menggantikan Juliari Batubara. Justru dengan menunjuk Risma menjadi mensos, sedikitnya dapat memulihkan citra negatif pemerintah dan juga PDI Perjuangan akibat kasus korupsi yang menjerat kader banteng moncong putih itu.
Setidaknya, dengan diangkatnya figur Risma dapat menimbulkan kepercayaan publik yang sempat menurun. Banyak yang berharap, figur Risma tidak sekadar memperbaiki kinerja kemensos, tapi juga membersihkan korupsi di kementerian tersebut.
Eksperimen politik yang dilakukan Presiden Jokowi belum memuaskan hasilnya. Mungkin sosok Risma diharapkan lebih berani dan tegas dalam membersihkan semua permasalahan yang ada, baik di internal kementerian maupun eksternal.
Karenanya, jika dilihat dari aspek kompetensi, tentu tidak banyak yang meragukan. Yang tak kalah penting adalah soal integritas dan moralitas. Sebab tidak ada persyaratan khusus soal latar belakang profesi untuk menjadi menteri sejauh memiliki integritas, moralitas, kapabilitas dan kompetensi serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuan pembangunan dapat tercapai jika tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Kabinet pemerintahan yang berisikan orang-orang partai dan non partai dari berbagai latar belakang harus memiliki paradigma yang sama, bukan hanya sekedar golongan dan kepentingan tertentu.
Harapan dan kepercayaan dalam memajukan Indonesia tentu juga dari saudara-saudara kita, yang ada di 34 propinsi indonesia. meski berbeda suku, ras, dan bahasa tapi ini tanggung jawab kita semua. Selamat Bekerja Bu Risma, untuk Indonesia. (*)
Tulisan : Junaedy, S.M. (Korps Alumni Univ. Muhadi Setiabudi (KAMUS) Brebes)
