Belakangan ini publik ramai membahas pengangkatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dua nama yang menjadi perhatian adalah Gina Febriyanti Ginting<\/strong>, relawan Prabowo Subianto\u2013Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Retail, serta Mufli Budi Ananda<\/strong>, asisten pribadi Raffi Ahmad yang disebut belum lulus S1 namun ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.<\/p>\n\n\n\n Ketua DPR Puan Maharani<\/strong> menegaskan bahwa jabatan komisaris BUMN seharusnya diisi oleh individu yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari<\/strong>, menilai bahwa keberagaman latar belakang para komisaris dapat menghadirkan perspektif baru dalam mengawal agenda pemerintah. Menurutnya, modal dasar seorang komisaris adalah akal sehat dan niat baik.<\/p>\n\n\n\n Transparency International Indonesia (TII) mencatat hingga saat ini terdapat 30 wakil menteri (wamen)<\/strong> dalam Kabinet Prabowo\u2013Gibran yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.<\/p>\n\n\n\n Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128\/PUU-XXIII\/2025<\/strong> yang diputus pada September 2025, larangan rangkap jabatan di BUMN juga berlaku bagi wakil menteri, selain menteri.<\/p>\n\n\n\n TII mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada KPK, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.<\/p>\n\n\n\n Beberapa nama yang tercatat merangkap jabatan antara lain:<\/p>\n\n\n\n Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni<\/strong> mengaku telah mengembalikan amplop yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby<\/strong>, saat audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Nama Raja Juli muncul dalam hasil pemeriksaan KPK terhadap Suhardiman yang telah ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein<\/strong>, menyatakan bahwa sesuai ketentuan, penerima seharusnya melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK, bukan langsung mengembalikannya.<\/p>\n\n\n\n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia<\/strong> memastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik pada kuartal III tahun 2026.<\/p>\n\n\n\n Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.<\/p>\n\n\n\n Tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur evaluasi tarif setiap tiga bulan berdasarkan beberapa indikator, antara lain nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).<\/p>\n\n\n\n Selain pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi<\/strong>, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, hingga UMKM, tetap tidak mengalami kenaikan.<\/p>\n\n\n\n Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo<\/strong> menegaskan bahwa PLN akan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Bank Indonesia (BI) merespons defisit neraca perdagangan sebesar USD 1,61 miliar<\/strong> pada Mei 2026, setelah Indonesia menikmati surplus selama 72 bulan berturut-turut<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso<\/strong>, menjelaskan bahwa defisit tersebut terutama dipicu meningkatnya defisit perdagangan migas, sementara sektor nonmigas masih mencatat surplus.<\/p>\n\n\n\n Secara kumulatif sepanjang Januari\u2013Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar USD 4,03 miliar<\/strong>. BI menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai otoritas untuk menjaga stabilitas sektor eksternal serta mendukung pertumbuhan ekonomi.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede<\/strong> menilai defisit perdagangan Mei merupakan sinyal mulai menipisnya bantalan eksternal Indonesia, namun belum dapat dikategorikan sebagai krisis.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, sektor nonmigas masih mencatat surplus meskipun belum mampu menutupi defisit migas. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, surplus kumulatif Januari\u2013Mei turun cukup tajam dari USD 15,38 miliar<\/strong> menjadi USD 4,03 miliar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Pada Mei 2026, impor mencapai USD 24,81 miliar<\/strong>, meningkat 22,16%<\/strong> (yoy), sedangkan ekspor turun 5,73%<\/strong> menjadi USD 23,20 miliar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Josua menilai defisit tersebut tidak semata-mata dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil, terutama migas serta bahan baku dan barang penolong. Sementara itu, penurunan ekspor lebih dipengaruhi faktor sektoral dan siklikal dibandingkan penurunan daya saing nasional.<\/p>\n\n\n\n Ia menyarankan pemerintah tidak melakukan pembatasan impor secara menyeluruh karena sebagian besar impor merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri. Sebaliknya, pemerintah disarankan untuk:<\/p>\n\n\n\n Kata “dosen”<\/strong> menjadi salah satu pencarian terpopuler di Google.<\/p>\n\n\n\n Perbincangan bermula setelah dosen tetap non-PNS Universitas Airlangga, Cenuk Widiyastrisna<\/strong>, memberikan kesaksian dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n\n\n\n Dalam kesaksiannya, Cenuk mengungkapkan bahwa gaji pokok yang diterimanya hanya sekitar Rp2,8 juta<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Kesaksian serupa disampaikan dosen UPN Veteran Jakarta, Dinda Dinanti<\/strong>, yang menangis saat menjelaskan bahwa gaji bersih yang diterimanya hanya Rp3,1 juta<\/strong>. Ia juga mengungkapkan banyak rekan dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan, mulai dari menjadi pengemudi ojek hingga berjualan kue, demi memenuhi kebutuhan hidup.<\/p>\n\n\n\n Hingga hari ini, kata “Densu”<\/strong> dan “Purbaya”<\/strong> masih menjadi trending di platform X.<\/p>\n\n\n\n Video podcast Denny Sumargo<\/strong> bersama Purbaya<\/strong> terus dibagikan oleh warganet dan menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di media sosial.<\/p>\n\n\n\n Kabinet Prabowo\u2013Gibran memiliki lebih dari 100 pejabat<\/strong> yang menjabat sebagai menteri, wakil menteri, maupun pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan kabinet pada era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo.<\/p>\n\n\n\n Besarnya jumlah personel kabinet dinilai meningkatkan beban anggaran negara, terutama di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah dan kondisi fiskal yang menghadapi berbagai tantangan.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, sejumlah wakil menteri juga merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sehingga memperoleh penghasilan dari lebih dari satu posisi.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menyampaikan komitmen mengenai efisiensi anggaran, keberpihakan kepada rakyat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Perbedaan antara komitmen tersebut dengan praktik rangkap jabatan di lingkungan kabinet menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian dan perdebatan di ruang publik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" POLITIK 1. Pengangkatan Komisaris BUMN Jadi Sorotan Publik Belakangan ini publik ramai membahas pengangkatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dua nama yang menjadi perhatian adalah Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto\u2013Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Retail, serta Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-99","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/author\/admin_gugahid2026\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"POLITIK 1. Pengangkatan Komisaris BUMN Jadi Sorotan Publik Belakangan ini publik ramai membahas pengangkatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dua nama yang menjadi perhatian adalah Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto\u2013Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Retail, serta Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad yang…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":100,"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99\/revisions\/100"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gugah.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n\n\n\n2. Transparency International Indonesia Soroti Rangkap Jabatan Wakil Menteri<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\n3. Menhut Raja Juli Akui Mengembalikan Amplop dari Bupati Kuansing<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nEKONOMI<\/h1>\n\n\n\n
1. Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik pada Kuartal III-2026<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\n2. BI Nilai Defisit Neraca Perdagangan Belum Mengarah ke Krisis<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nTRENDING MEDIA SOSIAL<\/h1>\n\n\n\n
1. Isu Gaji Dosen Menjadi Perbincangan<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\n2. Podcast Denny Sumargo dan Purbaya Masih Trending<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nHIGHLIGHT<\/h1>\n\n\n\n