Jaksa Periksa Laporan Dugaan Pemotongan Insentif Nakes Covid di Puskesmas.

Kesehatan
Jaksa Periksa Laporan Dugaan Pemotongan Insentif Nakes Covid di Puskesmas.
Jaksa Periksa Laporan Dugaan Pemotongan Insentif Nakes Covid di Puskesmas.

Brebes – Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Jawa Tengah menerima laporan dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) virus Corona (Covid-19) di Puskesmas. Diantaranya yang dipanggil dari Puskesmas Buaran, Bantarkawung, dan Jatibarang. Delapan orang dari tiga Puskesmas di Brebes itu dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Brebes, Sunarto mengatakan pemanggilan ini untuk mengklarifikasi terkait laporan pemotongan insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani virus Corona.

“Tadi yang dipanggil ada delapan orang dari Puskesmas Buaran, Jatibarang dan Bantarkawung. Ini menindaklanjuti klarifikasi terkait laporan pemotongan insentif (honor nakes) di tingkat Puskesmas,” kata Sunarto, Selasa (15/9).

Dalam hal ini Kejaksaan baru melakukan proses klarifikasi. Tim Kejari Brebes masih menggali data-data pendukung seperti nama-nama penerima hingga nominal dana insentif untuk nakes yang disunat.

“Sementara kita fokus menggali keterangan dari laporan adanya pemotongan. Juga sedang mendalami nama-nama penerima dana Covid-19,” ujar Sunarto.

Sunarto mengatakan, menurut laporan nominal pemotongan jumlahnya bervariasi. Pihak pelapor baru melaporkan dugaan, sehingga pihaknya masih mencari bukti-bukti.

“Kalau pemotongan itu kisarannya macam-macam. Karena ini baru informasi awal sehingga mereka datang ke kejaksaan belum membawa data lengkap terkait pencairan dana insentif. Kita masih butuh data lengkap untuk mengumpulkan informasi lebih detail,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Brebes dr Sartono mengatakan pihaknya mendukung proses hukum terkait laporan tersebut. Dia berharap penyelidikan kasus dugaan pemotongan insentif nakes ini bisa jelas dan terang. “Saya sangat mendukung proses penyelidikan.

Karena agar permasalahan menjadi clear dan clean. Ini kan masalahnya karena adanya komunikasi yang tidak nyambung di internal Puskesmas,” tegas Sartono.

Dia menjelaskan insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten. Penghitungan honor ini berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Jadi misalkan di Puskesmas B merawat 100 orang COVID-19 maka dari rumus itu akan muncul 10 nakes yang akan diberi honor APBN. 10 orang ini akan mendapat transfer dari APBN, tapi pada kenyataannya tidak hanya 10 orang ini yang kerja,” terangnya.

“Kalau ada 60 karyawan, berarti semuanya bekerja. Karena yang kerja banyak, biasanya Puskesmas akan diskusi dulu untuk masalah honor mereka terutama yang namanya tidak tercantum supaya tidak iri,” papar Sartono. (red)

Leave a Reply