KIB Belum Punya RDTR. Tahapan pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB) hingga kini masih berproses cukup panjang

Kawasan Industri Brebes Belum Punya RDTR

Umum
KIB Belum Punya RDTR. Tahapan pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB) hingga kini masih berproses cukup panjang
Foto: Pengembangan Kawasan Industri, sejumlah perusahaan mendirikan pabrik di Brebes.

Gugah.id – Kawasan Industri Brebes Belum Punya RDTR. Tahapan pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB) hingga kini masih berproses cukup panjang. Setelah disahkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemkab Brebes harus menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun demikian, penyusunan RDTR ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

KIB Belum Punya RDTR

Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PSDA TR) Kabupaten Brebes, Asyari mengatakan, Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Brebes telah disahkan pada 23 Desember 2019. Namun selama tenggat waktu satu tahun tersebut, Kawasan Industri Brebes Belum Punya RDTR sebagai detail dari RTRW belum disusun.

“Memang belum disusun karena anggarannya cukup besar untuk melakukan kajian-kajian. Di sisi lain anggaran terdampak recofusing akibat pandemi Covid-19,” kata Asyari di kantornya. Selasa, (8/9).

Asyari mengungkapkan, lantaran terdampak refocusing maka anggaran penyusunan RDTR baru akan dimulai tahun 2021 mendatang. Penyusunan RDTR ini pun bertahap dengan memprioritaskan menggarap wilayah di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Tanjung dan Bulakamba. Sedianya, RDTR disusun tahun 2020 ini jika anggaran tidak terdampak recofusing.

Lanjut Asyari, kemungkinan perizinan investasi dialihkan ke pemerintah pusat jika RDTR ini tak kunjung disusun dan pemerintah pusat membuat aturan turunan UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020. Saat ini acuan untuk perizinan menggunakan acuan makro dengan berdasarkan RTRW.

“UU Ciptaker belum ditetapkan dan belum ada aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) maka perizinan masih bisa dilakukan di pemerintah daerah. Jadi masih mengacu pada RTRW dan masih dibolehkan. Selama belum ada aturan dari turunan UU Ciptaker, maka acuannya RTRW,” ungkapnya.

Di dalam RDTR tersebut nantinya memuat tentang potensi wilayah di satu kecamatan, di antaranya potensi pemukiman, pertanian, dan industri. Tahapan penyusunan RDTR akan mengkaji wilayah mana saja yang strategis dan cepat berkembang. Penyusunan RDTR diawali dengan menganalisis RTRW dan mengkaji potensi-potensi yang ada.

“Kemudian jika sudah disusun harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur untuk nantinya disetujui pemerintah pusat atau tidak. Jadi prosesnya cukup memakan waktu dan tahapannya hampir sama dengan penyusunan RTRW. RDTR ini sebagai landasan operasional dan perizinan,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply