Komisi III DPRD Brebes Bantah Insentif Nakes untuk Pembangunan KPT dan RSUD

Komisi III DPRD Brebes Bantah Insentif Nakes untuk Pembangunan KPT dan RSUD

Regional
Anggota Komisi III DPRD Brebes, Tobidin Sarjum.

BREBES, gugah.idKomisi III DPRD Kabupaten Brebes menampik isu yang beredar terkait pengalihan anggaran recofusing APBD Brebes untuk membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk pembangunan dua proyek fisik, yakni Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dan RSUD Ketanggungan, Brebes. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Brebes, Tobidin Sarjum.

“Kami melalui Banggar (badan anggaran) DPRD Brebes sudah jelas, waktu bulan November 2020 lalu, itu ada kesepakatan dengan eksekutif bahwa insentif bagi tenaga kesehatan sebesar Rp 15 miliar. Namun sebenarnya, waktu itu PAN tidak sepakat. Akhirnya, membuat nakes mempertanyakan,” kata Tobidin yang juga Ketua DPD PAN Brebes, Rabu (9/6).

Dia menyebutkan, sisa tunggakan insentif nakes di tahun 2020 sebesar Rp 30 miliar. Kemudian di tahun 2021, ada tunggakan sebesar Rp 45 miliar. Sehingga, kesepakatan-kesepakatan tersebut sudah disampaikan pada saat rapat dengar pendapat antara nakes dengan Komisi IV DPRD Brebes.

“Yang menjadi persoalan ketika di Komisi III DPRD Brebes, ada isu seolah-olah uang nakes itu direfocusing digunakan untuk pembangunan KPT dan melanjutkan pembangunan RSUD Ketanggungan. Itu tidak benar,” lanjut Tobidin.

Sebenarnya, sambung Tobidin, pihaknya di Komisi III DPRD Brebes sudah sesuai dengan lajur, bahwa anggaran KPT sebeaar Rp60 miliar yang dikerjakan multiyears dan RSUD Ketanggungan sebesar Rp28 miliar, tidak ada hubungannya dengan anggaran insentif nakes. Tetapi, isu yang beredar dipelintir sedmikian rupa.

“Sehingga isu yang berkembang seolah-olah dana insemtif nakes direfokusing untuk pembangunan KPT. Padahal itu tidak benar,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat bisa menyaring informasi dari isu yang beredar. Maka, pihaknya di Komisi III DPRD Brebes menyampaikan, agar jangan sampai ada salah persepsi sesuai dengan lajur yang sudah dianggarkan. Sebab, anggaran insentif nakes itu berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lain.

“Rp 15 miliar untuk dana insentif nakes itu karena ada peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang terbaru, bahwa insentif nakes dibebankan kepada APBD. Setelah sempat ada protes dari nakes, akhirnya bisa terealisasi ada tambahan sekitar kurang lebih Rp22 miliar, sehingga totalnya Rp 37 miliar. Tambahan bantuan tersebut diambilkan dari dana BLUD,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply