Menaker Ida Fauziyah Sebut Upah Pekerja di Indonesia Tinggi

Ekonomi Nasional
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (foto: YouTube Kementerian Tenaga Kerja)

JAKARTA, gugah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut upah minimum di Indonesia terbilang tinggi karena berada di atas median upah.

Saat ini terdapat satu metode yang digunakan secara internasional untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah, yang dikenal dengan Kaitz Indeks.

“Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari satu, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai 0,6,” ujarnya dalam konferensi pers virtual yang dikutip Rabu, (17/11/2021).

Ida Fauziyah menyampaikan kekhawatiran apabila upah minimum ditetapkan terlalu tinggi akan berpotensi menurunkan kepercayaan investor pada sistem hukum Indonesia.

“Selain itu, apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja. Kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin juga akan lebih tinggi. Dan tentunya kita tidak berharap adanya PHK karena ini memicu hal tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, penetapan upah minimum yang lebih tinggi juga akan mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tinggi ke lokasi yang memiliki nilai UMK lebih rendah.

Selanjutnya, akan memperbesar risiko tutupnya perusahaan karena saat ini banyak perusahaan mengalami situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

“Juga akan mempersempit kesempatan dialog terkait kesepakatan upah dan penerapan struktur skala upah,” lanjut dia.

Upah Minimum 2022

Ida menyampaikan bahwa kenaikan upah minimum 2022 secara nasional rata-rata sebesar 1,09 persen. Angka tersebut berdasarkan simulasi data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menegaskan, kepala daerah dalam hal ini Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2021.

Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan pada 30 November 2021, yang mana dilakukan setelah penetapan UMP.

Selain itu, Ida juga mengungkapkan tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor. Namun Upah Minimum Sektor (UMS) yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap berlaku hingga berakhir atau UMP/UMK daerah tersebut lebih tinggi. (mah)

Leave a Reply