SEMARANG, gugah.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima Kunjungan Kerja(Kunker) Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023, dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Senin (12/9/2022). Ganjar meminta pemerintah pusat agar mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang tidak tergesa-gesa.
Ganjar bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI yang baru, Azwar Anas. Ganjar menyampaikan agar mengubah metode perekrutan PPPK. Tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill,” Ujarnya.
Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per September 2022 sebanyak 46.885 orang. Rinciannya PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang. Kemudian PPPK Guru 9.284 orang, PPPK Kesehatan 357 orang, dan PPPK Penyuluh Pertanian 53 orang dikutip dari jatengprov.go.id
Ganjar mengatakan, aturan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.
“Maka saran saya di-review dulu,” Ujarnya.
Selain itu, penghapusan tenaga honorer diikuti pengembangan sumberdaya manusia yang ada. Dalam arti, beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Selain itu, peralihan dengan memanfaatkan teknologi, tidak secepat membalikkan telapak tangan.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” Terangnya.
Sementara itu, terkait dengan tenaga honorer, Ganjar juga menyampaikan beberapa pesan kepada Menteri PAN-RB. Meminta berpihak pada aparatur sipil negara (ASN) kompeten dengan memberi penghargaan dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” Tegasnya.
Selain itu, pimpinan rombongan kunker Komisi IX DPR, Tuti Nusandari Roosdiono, menilai ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jawa Tengah yang bisa ditiru. Dari pertemuan itu, baik DPR dan Pemprov jateng bertukar pikiran mengenai persoalan tenaga honorer ini.
“Jadi kita terus akan sharing-lah, masukan apa yang terbaik, dan Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua, jadi insyaallah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” Tutupnya. (sof)
