Sembilan Tahun, di Brebes Perda Perlindungan TKI Jadi Kitab Buntung

Hukum Peristiwa
Ahmad Soleh, SH, selaku advokat organisasi buruh di Brebes bersama Adi Gunawan, SH. (foto: Istimewa)
Banyak Kasus PMI di Brebes, Komisi Perlindungan TKI Mandul

BREBES, gugah.id –Nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Brebes tak pernah lepas dari permasalahan, meskipun sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum bagi buruh migran.

Pemkab Brebes dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya melindungi dan melakukan pendampingan terhadap PMI, atau dulu dikenal sebutan TKI.

Meskipun sudah ada payung hukum, namun tidak diimbangi dengan komponen peran lintas sektor agar Perda tersebut efektif melakukan pengawasan dan pendamping buruh migran. Bahkan keberadaan Komisi Perlindungan TKI (KP-TKI) yang diamanatkan dalam BAB X Perda Nomor 3 Tahun 2012 sejak sembilan tahun lalu hingga kini belum nampak kinerjanya alias buntung.

“Pemkab Brebes telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia, tapi sampai saat ini belum ada lembaga yang menampung aspirasi para TKI,” kata Ahmad Soleh, selaku advokat organisasi buruh di Brebes, Rabu (6/10/2021).

Soleh mengungkapkan, perlindungan TKI yang saat ini penyebutannya berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Brebes masih sangat lemah, meskipun Kabupaten Brebes memiliki payung hukum untuk perlindungan yang kuat. Kasus PMI asal Brebes yang saat ini bermasalah jumlahnya meningkat tajam.

“Di Brebes, ada pemerintah maupun tidak ada pemerintah sama saja. Tidak ada pendampingan masalah apalagi perlindungan terhadap PMI,” ungkapnya.

Calon PMI, di Brebes merasa menjadi korban penipuan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Bukan hanya perlindungan, menurut Soleh, akses informasi baik lowongan kerja, kondisi negara tujuan dan lainnya juga sangat minim dari pihak Pemkab Brebes. Menurutnya, peran pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap PMI sangat minim. Padahal, Kabupaten Brebes dikenal sebagai kantong TKI.

“Pemerintah tidak memprioritaskan Perda Perlindungan TKI ini menjadi sebuah program daerah. Ada PMI bermasalah atau menjadi korban kemudian mendapatkan bantuan dan didatangi Kementerian, jangan malah bangga, harusnya malu,” terangnya.

Soleh menerangkan, kebanyakan calon PMI mendapat informasi justru dari para calo, bukan dari pemerintah. Kemudian, mereka juga ada yang mendapatkan informasi dari PMI yang baru pulang dari negara tujuan. Sedangkan sisanya, mereka mendapatkan informasi dari pemerintah setempat.

Baca Juga:

“Brebes ini kantong PMI. Pemerintah harusnya mempunyai program khusus untuk PMI. Selama ini, untuk apa ada Perda dan Komisi Perlindungan TKI. Untuk apa Perda itu disahkan,” terangnya.

Dia mengungkapkan, selama beberapa waktu melakukan pendampingan advokasi terhadap PMI asal Brebes, namun kasus tersebut hingga kini masih banyak. Terbaru, 105 Calon PMI mengadukan kasus indikasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang diduga bodong kepada Disperinaker Brebes.

“Kemarin belasan Calon PMI di antaranya ada yang melaporkan kasus tersebut ke polisi. Jika pemerintah bersedia, pihaknya berharap agar pemerintah duduk bersama untuk saling bersinergi mengatasi persoalan tersebut. Perhatian pemerintah, khususnya Pemkab Brebes untuk PMI itu harus ada dan nyata,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Brebes, Warsito Eko Putro menuturkan, pihaknya melakukan pendampingan kasus indikasi penipuan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang mengaku sebagai P3MI yang berkantor di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom terhadap 105 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

“Setelah ditelusuri, perusahaan tersebut belum memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Perusahaan itu diduga telah melakukan tindak penipuan kepada lebih dari 105 CPMI dengan modus meminta sejumlah uang dan menjanjikan korban kerja di Australia,” tandasnya. (mah)

Leave a Reply