UMK Cuma Naik Rp 18 Ribu, Buruh Brebes Minta Tambahan

Ekonomi
Para buruh di Kabupaten Brebes menggeruduk dan berorasi di depan Gedung DPRD Brebes tuntut, upah tambahan bagi pekerja. (foto: Istimewa)


BREBES, gugah.id – Merasa kecewa dengan kenaikan UMK yang hanya Rp 18 ribu, perwakilan serikat buruh di Kabupaten Brebes, menggeruduk kantor DPRD setempat, Senin (6/12/2021). Mereka mendesak pemerintah segera membuat kebijakan agar buruh mendapat penghasilan atau tunjangan tambahan.

Ditemui di DPRD Brebes, para buruh ini mengaku kecewa dengan besaran kenaikan UMK yang hanya sebesar Rp 18 ribuan. UMK tahun 2022 yang bakal diterima Rp 1.866.722 atau naik Rp 18.297 dari UMK sebelumnya Rp 1.885.019. Mereka pun terus mendesak agar ada tambahan atau tunjangan.

Ketua Aliansi Serikat Buruh dan Pekerja Kabupaten Brebes, Yuniawan Agung Pranoto menegaskan, kenaikan upah sebesar 0,97 persen atau sekitar Rp 18 ribuan sangat mengecewakan para buruh di Brebes. Sehingga, perwakilan buruh datang untuk mendorong pemerintah dan dewan Brebes mencari solusi agar buruh dapat penghasilan tambahan.

“Kemarin kita minta 25 persen, kemudian turun 10 persen, tapi realisasinya hanya 0,97 persen. Terus terang kami (buruh) sangat kecewa. Tapi kita tidak bisa melawan produk hukum,” tegas Yuniawan kepada wartawan di DPRD Brebes, Senin (6/12/2021).

Dia menuturkan, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah penerapan struktur skala upah di masing-masing perusahaan. Bentuknya adalah uang tunjangan melekat pada karyawan. Menurutnya, UMK hanya fokus pada pekerja yang bekerja belum satu tahun, sehingga jika yang kerja di atas satu tahun harus dapat uang tunjangan.

“Kita dorong pemkab dan legislatif untuk menerapkan struktur skala upah,” tambah dia.

Baca Juga: 
Demo Buruh Tolak Upah Murah Di Brebes Ricuh, Pagar Pabrik Roboh Timpa Satpam

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Brebes Warsito Eko Putro berjanji akan membantu tuntutan pada buruh dalam mendapatkan tambahan penghasilan. Salah satu celah yang bisa dilalui adalah dengan menerapkan PP 36 tahun 2021. Pasal 26 dalam PP itu, mengatur penerapan struktur skala upah.

“Lewat PP itu, buruh ini bisa dapat penghasilan tambahan selain gaji pokok. Jadi PP 36 tahun 2021 harus dilaksanakan. Karena sudah ditentukan formulanya pada pasal 26 di PP 36. Jadi UMK kita Rp 1.866.722, kemudian ada tuntutan kenaikan 25 persen, kita mencari celahnya di PP itu juga, yaitu di struktur skala upah dan tunjangan tunjangan yang melekat,” jelas Eko.

Dia menyebut, tunjangan yang diatur dalam pasal itu antara lain tunjangan kehadiran, pulsa dan tunjangan lain. Jika ini diterapkan, maka jumlah penghasilan yang akan diperoleh buruh akan sesuai dengan tuntutan. Menurutnya, selama ini Kabupaten Brebes belum menerapkan PP 36 tahun 2021 Pasal 26.

“Yang prioritas di sini struktur dan skala upah. Karena di Brebes belum menerapkan ini. Nanti saya dorong dan tegakkan terkait penerapan struktur dan skala upah ini,” tutur dia.

Baca Juga:
UMK Brebes Tetap Naik Rp.18 Ribu – Bakal Ada Penghasilan Tambahan, Ini Rinciannya

Penerapan struktur skala upah ini wajib diterapkan oleh tiap perusahaan. Ada sanksi bila perusahaan tidak menerapkannya, mulai dari pembatasan produksi dan lainnya. “Kalau tidak diterapkan ada sanksi khusus terkait dengan penerapan PP 36 ini. Sanksinya bisa pembatasan produksi, atau dari yang ringan sampai berat,” ungkapnya.

Soal tuntutan buruh ini, anggota Komisi II DPRD Brebes Mustolah menyatakan bahwa buruh pada intinya tidak puas dengan besaran kenaikan upah yang hanya 0,97 persen. Untuk itu mereka meminta dewan dan pemkab mencarikan solusi agar ada penghasilan tambahan.

“Kedatangan buruh ini karena tidak puas dengan UMK. Harapan buruh ini minta kenaikan 25 persen sementara yang ada kenaikan cuma 0,97 persen. Sehingga mereka tidak puas dan untuk bisa memenuhi 25 persen itu dari mana seperti apa dan bagaimana. Kami coba upayakan dengan teman-teman pelaku industri biar ada jalan keluarnya,” tutupnya. (mah)

Leave a Reply