GUGAH.ID

  • Brief Update BDS Alliance Jumat 5 Juni 2026

    HUKUM

    1. Eks Pimpinan BGN Ajukan Justice Collaborator

    Salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk membantu membongkar kasus tersebut.

    JC merupakan status yang dapat diberikan kepada tersangka atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana besar yang melibatkan banyak pihak. Syaratnya, yang bersangkutan mengakui keterlibatannya dan memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain. Sebagai imbalannya, JC dapat memperoleh keringanan hukuman.

    Menurut kuasa hukum Sony, Krisna Murti, surat pengajuan JC akan segera disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Sony mengaku ingin membuka secara terang-benderang kasus korupsi di BGN sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya merupakan otak dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

    Krisna menyebut kliennya siap mengungkap sejumlah tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang diduga terlibat dalam korupsi di BGN. Selain Sony, dua tersangka lainnya adalah Dadan Hindayana dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

    2. KPK Ungkap Modus Korupsi Silmy Karim

    Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan modus dugaan korupsi yang menjerat Silmy Karim hingga berujung pada penahanannya dan pencopotan dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).

    Menurut KPK, saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024, Silmy diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut biaya tambahan dari warga negara asing (WNA) yang mengurus izin tinggal di Indonesia.

    Sepanjang periode 2022–2026, praktik tersebut diduga menghasilkan dana sebesar Rp145,5 miliar yang kemudian mengalir kepada sejumlah pihak yang terlibat.

    Setyo mengungkapkan bahwa Silmy diduga menerima setoran rutin sebesar Rp100 juta setiap minggu yang diserahkan setiap hari Jumat. Setoran tersebut disebut tetap mengalir meskipun Silmy telah menjabat sebagai Wamen Imipas sejak Oktober 2024.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Silmy bersama tujuh orang bawahannya sebagai tersangka korupsi dan gratifikasi. Hasil penelusuran bersama PPATK menemukan 96 rekening yang diduga digunakan sebagai penampungan dana pungutan liar tersebut. Sebagian rekening menggunakan identitas pegawai pendukung seperti pesuruh kantor dan petugas kebersihan.

    POLITIK

    Said Iqbal Diisukan Masuk Kabinet

    Pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghadirkan wajah baru di jajaran kabinet.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengisyaratkan bahwa Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tengah diproses untuk masuk kabinet dan menangani bidang ketenagakerjaan.

    Apabila terealisasi, Said Iqbal akan menjadi tokoh buruh kedua yang bergabung dalam kabinet setelah Mohammad Jumhur Hidayat, yang telah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sejak 27 April 2026.

    EKONOMI

    1. Kepercayaan Investor Terhadap Indonesia Terus Tergerus

    Kepercayaan investor global terhadap Indonesia dinilai terus mengalami tekanan di tengah meningkatnya intervensi negara dalam kebijakan ekonomi.

    Laporan Bloomberg menyebut seruan “Sell Indonesia” semakin populer di kalangan investor. Hanya lima bulan setelah mencapai rekor tertinggi, IHSG telah terkoreksi sekitar 36 persen dan menjadi salah satu pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia.

    Sejak Presiden Prabowo menjabat pada Oktober 2024, rupiah tercatat melemah sekitar 14 persen dan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia sepanjang 2026. Pada saat yang sama, investor asing terus menarik dana dari pasar obligasi domestik.

    Investor menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, seperti target pertumbuhan ekonomi 8 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan peran negara dalam perekonomian, alokasi dana besar ke Danantara, serta penguatan kontrol terhadap ekspor komoditas strategis.

    Meski demikian, sebagian investor masih memandang prospek jangka panjang Indonesia tetap menarik karena didukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tingkat utang pemerintah yang relatif rendah, populasi besar, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

    Namun pasar masih menunggu kepastian mengenai arah kebijakan fiskal, independensi Bank Indonesia, serta transparansi pengelolaan Danantara sebelum kembali meningkatkan eksposur investasi di Indonesia.

    2. Defisit APBN Mei 2026 Mencapai Rp180,4 Triliun

    Pemerintah melaporkan APBN hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan defisit April yang mencapai Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN 2026, tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN, meningkat 34,4 persen secara tahunan.

    Menteri Keuangan Purbaya menyatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dan membantah anggapan bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh kebijakan fiskal yang tidak terkendali.

    Keseimbangan primer tercatat surplus Rp58,6 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target tahun ini.

    Kinerja Penerimaan Pajak

    Realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun atau naik 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Rinciannya sebagai berikut:

    • PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21: Rp123,1 triliun (+26%)
    • PPN dan PPnBM: Rp315,7 triliun (+41,3%)
    • PPh Badan: Rp167,6 triliun (+23,9%)
    • PPh Final, Pasal 22, dan Pasal 26: Rp138,7 triliun (+5,2%)
    • Pajak lainnya: Rp89,3 triliun (-6%)

    3. Pemerintah Bantah Isu Mundurnya Menkeu

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah rumor yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya akan mengundurkan diri dari kabinet.

    Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi saat ini justru membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga sehingga isu tersebut tidak berdasar.

    Purbaya juga membantah kabar tersebut sekaligus menepis spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan posisi Gubernur Bank Indonesia. Ia mengaku sempat menerima tawaran untuk merangkap jabatan, namun menolaknya.

    Rumor tersebut sempat ramai beredar bersamaan dengan isu reshuffle kabinet.

    TRENDING MEDSOS

    1. Rupiah dan IHSG Jadi Sorotan

    Tagar “Rp18.000” dan “IHSG” menjadi topik yang banyak diperbincangkan di platform X.

    Perbincangan dipicu oleh nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS, sementara IHSG terus mengalami tekanan. Hingga pukul 14.20 WIB, IHSG tercatat turun 198,7 poin atau 3,4 persen ke level 5.641,08.

    2. Said Iqbal Masuk Google Trends

    Nama Said Iqbal menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dicari di Google setelah muncul sinyal bahwa Presiden KSPI tersebut berpotensi masuk kabinet Presiden Prabowo.

    Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut posisi yang akan diemban Said kemungkinan besar tidak jauh dari bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni ketenagakerjaan.

    HIGHLIGHT

    Pengajuan status Justice Collaborator oleh Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya berpotensi menjadi titik penting dalam pengungkapan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Jika informasi yang disampaikan benar dan didukung bukti yang kuat, langkah tersebut dapat membuka keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh proses hukum.

    Namun demikian, publik juga perlu memandang langkah tersebut secara proporsional. Status JC memang merupakan instrumen hukum yang sah untuk membantu mengungkap kejahatan terorganisasi, tetapi pada saat yang sama memberikan peluang bagi tersangka untuk memperoleh keringanan hukuman.

    Karena itu, yang terpenting bukanlah pernyataan atau klaim yang disampaikan, melainkan sejauh mana informasi yang diberikan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika benar terdapat keterlibatan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif dalam perkara ini, maka pengungkapan yang transparan dan konsisten akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi serta upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

  • Brief Update BDS Alliance Kamis 4 Juni 2026

    HUKUM

    1. Tiga Mantan Pimpinan BGN Diduga Lakukan Penyimpangan Anggaran MBG

    Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, yang telah ditahan Kejaksaan Agung, diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, mengungkapkan bahwa penyimpangan tersebut antara lain berupa penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun, serta pengadaan berbagai peralatan lain, termasuk televisi berukuran 75 inci.

    Selain itu, ketiga mantan pimpinan BGN tersebut diduga menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG. Yayasan-yayasan tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN, meskipun tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra program.

    Sebelumnya, Dadan Hindayana pernah menyebut bahwa setiap SPPG menerima insentif harian sebesar Rp6 juta.

    Berbagai dugaan yang kini disampaikan Kejaksaan Agung sebenarnya telah lama beredar di media sosial. Salah satunya terkait pengadaan sepeda motor listrik yang pertama kali ramai diperbincangkan setelah sebuah akun media sosial mengunggah video ribuan unit motor listrik yang masih terbungkus plastik pada 6 April 2026.

    Setelah itu, muncul berbagai laporan mengenai dugaan pembelian barang dengan harga yang dinilai tidak wajar, seperti kaus kaki seharga Rp100 ribu per pasang hingga komputer tablet yang dibeli jauh di atas harga pasar.

    2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ditahan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, setelah menetapkannya sebagai tersangka.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa Silmy langsung dinonaktifkan dari jabatannya setelah berstatus tersangka.

    Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, perkara yang menjerat Silmy berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.

    Dalam posisi tersebut, Silmy diduga memberikan arahan kepada bawahannya untuk mengenakan biaya yang jauh lebih tinggi dari ketentuan kepada warga negara asing yang mengurus izin tinggal di Indonesia.

    Dari praktik tersebut, diduga terkumpul dana hingga ratusan miliar rupiah, dengan sebagian hasilnya mengalir kepada Silmy.

    Selain Silmy, KPK juga menetapkan dan menahan tujuh orang lainnya yang berasal dari lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Mereka antara lain:

    • Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025.
    • Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
    • Ronald Arman Abdullah, mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.

    3. Saiful Mujani Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Pengamat politik Saiful Mujani memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini.

    Pendiri Saiful Mujani Research Center and Consulting (SMRC) tersebut datang didampingi sejumlah pengacara, termasuk Todung Mulya Lubis.

    Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari Robina Akbar yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada 8 April 2026.

    Saiful dilaporkan atas dugaan penghasutan terkait pernyataannya dalam acara halal bihalal para pengamat politik.

    Dalam acara tersebut, Saiful menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia sedang mengalami kemerosotan demokrasi dan berpendapat bahwa pergantian kepemimpinan nasional dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan demokrasi.

    Saiful menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

    Sementara itu, Todung Mulya Lubis menilai laporan tersebut seharusnya tidak diproses karena tidak memenuhi unsur pidana penghasutan.

    EKONOMI

    1. Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS

    Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan berat pada perdagangan hari ini.

    Rupiah ditutup melemah 0,45 persen ke level Rp18.020 per dolar AS, sekaligus menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS untuk pertama kalinya.

    Level tersebut mulai ditembus pada pukul 09.11 WIB ketika rupiah berada di posisi Rp18.015 per dolar AS. Pelemahan berlanjut hingga menyentuh Rp18.040 per dolar AS pada pukul 11.30 WIB sebelum akhirnya ditutup di level Rp18.020 per dolar AS.

    Melemahnya rupiah turut memicu aksi jual di pasar Surat Utang Negara (SUN).

    Yield SUN tenor pendek mengalami kenaikan paling tajam:

    • Tenor 1 tahun naik 4,6 basis poin menjadi 7,13 persen.
    • Tenor 2 tahun naik 8,7 basis poin menjadi 6,91 persen.
    • Tenor 3 tahun naik 6,9 basis poin menjadi 6,83 persen.

    Sementara itu, yield SUN tenor 10 tahun naik 4,3 basis poin menjadi 6,74 persen.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri.

    Menurutnya, pelemahan serupa juga terjadi pada sejumlah mata uang regional seperti ringgit Malaysia, dong Vietnam, dan dolar Taiwan.

    Bank Indonesia, kata Destry, terus meningkatkan intervensi pasar dan memperkuat instrumen moneter untuk menarik aliran modal masuk.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan sekitar Rp8 triliun untuk melakukan buyback Surat Utang Negara yang dilepas investor.

    Langkah tersebut dilakukan guna membantu menjaga stabilitas pasar obligasi dan mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

    Namun, analis mata uang Ibrahim Assuaibi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kebijakan Bank Indonesia, melainkan pada tata kelola fiskal yang dinilai menimbulkan kekhawatiran pasar.

    Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi berbagai program strategis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih guna memperbaiki persepsi fiskal. Ia bahkan memperkirakan rupiah berpotensi menuju level Rp19.000 per dolar AS dalam bulan Juni.

    2. IHSG Masih Berada dalam Tekanan

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan jual pada perdagangan hari ini.

    Sejak pembukaan perdagangan, indeks langsung bergerak di zona merah dan sempat turun 67,51 poin atau 1,14 persen ke level 5.873.

    Pada penutupan sesi pertama, IHSG anjlok 206,81 poin atau 3,48 persen ke level 5.734.

    Meski berhasil memangkas sebagian kerugian pada sesi kedua, IHSG tetap ditutup melemah 1,71 persen di level 5.839.

    Pelaksana Tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengimbau investor agar tetap mengambil keputusan investasi secara rasional dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan dan profil risiko masing-masing.

    Menurut Jeffrey, secara fundamental kondisi emiten yang tercatat di BEI masih cukup kuat.

    Pada akhir 2025, emiten-emiten BEI membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 21 persen. Selain itu, sekitar 80 persen emiten mencatatkan laba bersih pada kuartal I 2026, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    3. Pemerintah Klaim Kondisi APBN Semakin Membaik

    Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 menunjukkan perbaikan.

    Defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit lebih tinggi dibanding April yang berada di level 0,64 persen PDB.

    Selain itu, pemerintah kembali mencatat surplus primer yang positif pada Mei 2026.

    Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak dilaporkan tumbuh lebih dari 22 persen secara tahunan (year-on-year).

    Pemerintah dijadwalkan menyampaikan laporan resmi realisasi APBN Mei 2026 pada pekan depan.

    4. Pemerintah Siapkan Penyesuaian HET Minyakita

    Pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.

    Namun hingga saat ini, besaran kenaikan maupun waktu pemberlakuannya masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang masih berfluktuasi.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan sinyal bahwa penyesuaian harga dapat dilakukan dalam waktu dekat apabila kondisi pasar dinilai telah kondusif.

    Saat ini HET Minyakita masih berada di angka Rp15.700 per liter, meskipun harga di sejumlah daerah telah melampaui batas tersebut.

    TRENDING MEDSOS

    1. Dadan dan IHSG Masih Menjadi Perbincangan Warganet

    Nama Dadan Hindayana dan topik IHSG masih menjadi perbincangan hangat di platform X.

    Warganet ramai membahas penahanan mantan Kepala BGN beserta dua wakilnya oleh Kejaksaan Agung.

    Di saat yang sama, pelemahan IHSG yang berlanjut hingga hari ini juga menjadi salah satu topik ekonomi yang paling banyak diperbincangkan.

    2. Silmy Karim Masuk Daftar Pencarian Teratas Google

    Nama Silmy Karim masuk dalam daftar pencarian terpopuler di Google setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Publik banyak mencari informasi terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Dirjen Imigrasi tersebut.

    HIGHLIGHTS

    1. Dugaan Penyimpangan BGN dan Tuntutan Evaluasi Program MBG

    Berbagai dugaan penyimpangan yang kini diungkap Kejaksaan Agung terhadap tiga mantan pimpinan BGN sebenarnya telah lama menjadi bahan pembicaraan publik.

    Mulai dari pengadaan sepeda motor listrik, komputer tablet, hingga berbagai barang lain yang dinilai tidak sesuai kebutuhan maupun berharga di atas kewajaran pasar.

    Karena itu, langkah penegakan hukum yang dilakukan saat ini dipandang sebagian kalangan sebagai respons terhadap keresahan masyarakat yang telah berkembang sebelumnya.

    Di sisi lain, suara publik juga mengarah pada tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis dijalankan lebih tepat sasaran, dengan fokus kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan.

    2. Korupsi dan Ancaman terhadap Kualitas Demokrasi

    Terungkapnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dalam waktu berdekatan kembali memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas tata kelola pemerintahan.

    Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan proses demokrasi.

    Dalam situasi seperti ini, penguatan pengawasan publik, independensi lembaga penegak hukum, serta reformasi sistem birokrasi menjadi faktor penting untuk mencegah semakin dalamnya kemunduran tata kelola pemerintahan.

    3. Tekanan Ekonomi dan Pentingnya Pemulihan Kepercayaan

    Pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS serta koreksi beruntun IHSG menunjukkan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak semata-mata berasal dari faktor eksternal seperti konflik geopolitik global.

    Pasar pada dasarnya merespons risiko dan tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi.

    Karena itu, ketika kekhawatiran fiskal bertemu dengan kasus-kasus dugaan korupsi besar di lingkungan program MBG maupun sektor imigrasi, yang terdampak bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kredibilitas institusi publik.

    Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kondisi APBN terus membaik, surplus primer kembali tercatat positif, dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

    Artinya, ruang untuk pemulihan ekonomi masih tersedia.

    Tantangan terbesar ke depan bukan hanya menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik dan pelaku pasar melalui tata kelola yang transparan, disiplin fiskal yang konsisten, serta evaluasi terhadap program-program yang dinilai membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang sebanding.

  • Brief Update BDS Alliance Rabu, 3 Juni 2026

    HUKUM

    1. Pimpinan BGN Dicopot, Kejagung Geledah Kantor BGN

    Presiden Prabowo pada Selasa (2/6/2026) mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN serta dua wakilnya, Letjen (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya.

    Posisi tersebut kini diisi oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian pimpinan dilakukan terkait persoalan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak lama setelah pergantian tersebut, kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

    Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dikabarkan telah berada di Gedung Kejaksaan Agung hari ini bersama dua orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan.

    Berdasarkan informasi dari sumber internal Kejaksaan Agung, penyidikan saat ini berfokus pada dugaan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dugaan praktik tersebut sebenarnya telah menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir.

    Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pergantian pimpinan BGN lebih merupakan langkah damage control untuk menjaga citra program unggulan Presiden Prabowo.

    Menurutnya, persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG, termasuk lemahnya sistem pengawasan, belum tersentuh secara serius.

    2. Kepala Imigrasi Jakarta Barat Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

    Selain Ronald, puluhan orang lainnya turut diamankan.

    KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, uang tunai dalam rupiah dan valuta asing, serta logam mulia.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

    Sebagaimana diketahui, WNA yang tinggal di Indonesia memerlukan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), yang proses penerbitannya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi.

    3. Empat Anggota TNI Dituntut 2,5 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan Aktivis Kontras

    Empat anggota TNI yang didakwa sebagai pelaku penganiayaan terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, dituntut hukuman penjara selama dua tahun enam bulan.

    Keempat terdakwa tersebut adalah:

    • Sersan Dua Edi Sudarko
    • Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi
    • Kapten Nandala Dwi Prasetyo
    • Letnan Satu Sami Lakka

    Tuntutan dibacakan oleh Oditur Militer dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, hari ini.

    Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026, hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

    Andrie bersama tim kuasa hukumnya menolak proses persidangan di peradilan militer dan menuntut agar kasus tersebut diperiksa melalui peradilan sipil.

    EKONOMI

    1. Rupiah Kembali Menyentuh Rekor Terendah Sepanjang Masa

    Nilai tukar rupiah kembali melemah dan mencatat level terendah sepanjang sejarah.

    Pada pukul 12.08 WIB, rupiah berada di posisi Rp17.930 per dolar AS, melemah 0,51 persen dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di Rp17.839 per dolar AS.

    Pelemahan ini menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada perdagangan hari ini.

    Di kawasan Asia, pelemahan mata uang tercatat sebagai berikut:

    • Rupee India: -0,52%
    • Rupiah Indonesia: -0,51%
    • Ringgit Malaysia: -0,44%
    • Baht Thailand: -0,20%

    Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) berada di level 99,26, naik tipis dari posisi sebelumnya di 99,21.

    Ekonom UOB Kay Hian, Surya Wijaksana, menilai pelemahan rupiah dipicu menipisnya surplus perdagangan yang berpotensi memperburuk defisit transaksi berjalan.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan bahwa surplus perdagangan April 2026 yang hanya mencapai USD89,1 juta—turun tajam dari USD3,32 miliar pada Maret—menunjukkan pasokan dolar dari sektor perdagangan semakin terbatas.

    Di sisi lain, impor bahan baku, energi, dan barang modal terus meningkat sehingga kebutuhan dolar bertambah tanpa diimbangi peningkatan pasokan dari ekspor.

    Meski demikian, Surya dan Josua menilai peluang penguatan rupiah masih terbuka apabila beberapa syarat terpenuhi, antara lain:

    1. Harga minyak dunia turun seiring kemajuan perundingan damai AS-Iran.
    2. Arus modal asing kembali masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
    3. Pemerintah mampu memberikan sinyal kebijakan fiskal yang meyakinkan kepada pasar.

    Menanggapi pelemahan rupiah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan stabilitas nilai tukar memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

    Bank Indonesia juga terus melakukan intervensi pasar dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, OJK, perbankan, serta pelaku usaha.

    Selain itu, sejak 2 Juni 2026, BI memberlakukan batas pembelian valuta asing tanpa underlying transaction sebesar USD25.000 per orang per bulan serta terus mendorong penggunaan mata uang lokal melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

    2. Beban Menahan Harga Pertamax Diperkirakan Capai Rp16 Triliun

    Pertamina kembali memutuskan untuk mempertahankan harga BBM nonsubsidi Pertamax di level Rp12.300 per liter pada Juni 2026.

    Padahal, harga keekonomian Pertamax saat ini diperkirakan telah mencapai Rp16.427 per liter.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan kebutuhan dana untuk menutup selisih harga tersebut mencapai sekitar Rp2,2 hingga Rp2,3 triliun per bulan, dengan asumsi konsumsi Pertamax sekitar 565 juta liter per bulan.

    Apabila kebijakan ini terus dipertahankan hingga akhir tahun, beban kumulatif yang harus ditanggung dapat mencapai Rp15 hingga Rp16,5 triliun selama periode Juni–Desember 2026.

    Menurut Josua, pemerintah dan Pertamina berada dalam posisi dilematis.

    Jika harga Pertamax dinaikkan mendekati harga keekonomian, inflasi berpotensi meningkat. Namun apabila harga tetap ditahan, beban keuangan Pertamina dan risiko kompensasi pemerintah akan semakin besar.

    Sebagai jalan tengah, ia menyarankan penyesuaian harga secara bertahap sebesar Rp500 hingga Rp1.000 per liter apabila nilai tukar rupiah tidak kunjung membaik.

    3. IHSG Anjlok Lebih dari 4 Persen

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan hebat pada perdagangan Rabu (3/6/2026).

    Pada penutupan sesi pertama, IHSG turun 4,94 persen ke level 5.889,48 dan sempat melemah hingga 5,13 persen.

    Sementara pada penutupan perdagangan, IHSG berakhir di posisi 5.941 atau turun 4,11 persen.

    Saham-saham berkapitalisasi besar, termasuk sektor perbankan dan kelompok emiten afiliasi Prajogo Pangestu yang sebelumnya menjadi penopang pasar, justru menjadi penyebab utama tekanan hari ini.

    Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azhari Hardian, menjelaskan bahwa koreksi tajam tersebut dipicu aksi ambil untung (profit taking) pada saham-saham big caps, terutama kelompok bank besar dan emiten-emiten utama di pasar.

    HIGHLIGHT

    Tuntutan Ringan dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Kembali Memicu Kritik

    Tuntutan hukuman dua tahun enam bulan penjara terhadap empat anggota TNI yang didakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, kembali memunculkan kritik dari kalangan masyarakat sipil.

    Sejak awal, sejumlah kelompok aktivis menolak penanganan kasus tersebut melalui peradilan militer karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi proses hukum.

    Tuntutan yang tergolong ringan dibanding dampak yang dialami korban semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.

    Akibat serangan yang dialaminya, Andrie Yunus harus menjalani perawatan jangka panjang dan menghadapi konsekuensi fisik maupun psikologis yang dapat berlangsung seumur hidup.

    Selain menimbulkan penderitaan bagi korban, kasus ini juga menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota institusi negara yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan melindungi warga negara.

    Perkembangan perkara ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian, terutama terkait tuntutan agar kasus-kasus yang melibatkan anggota militer terhadap warga sipil diproses melalui mekanisme peradilan yang dianggap lebih independen dan transparan.

  • Brief Update BDS Alliance Senin 25 Mei 2026

    SOSIAL

    Gaji Rata-Rata Dosen Indonesia Hanya Rp3,36 Juta per Bulan

    Rata-rata gaji dosen di Indonesia saat ini hanya sekitar Rp3,36 juta per bulan.

    Angka tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Mohammed Ali Berawi, saat memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, hari ini.

    Menurut Ali Berawi, angka tersebut lebih rendah dibanding penghasilan dosen di sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

    Akibat rendahnya penghasilan, banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu memberikan keterangan terkait gugatan terhadap Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Guru dan Dosen.

    Gugatan diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus bersama dua dosen, yakni Isman Rahmani Yusron dan Riski Alita Istiqomah.

    Para pemohon menilai pasal-pasal tersebut belum memberikan standar yang jelas untuk menjamin dosen memperoleh penghasilan layak dan perlindungan jaminan sosial.

    POLITIK

    Jokowi Mengaku Sudah Pulih dan Akan Keliling Indonesia

    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dirinya telah kembali sehat dan dalam waktu dekat akan mulai berkeliling Indonesia memenuhi berbagai undangan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, hari ini.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan agenda tersebut berkaitan dengan persiapan Pemilu 2029 atau dukungan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, Jokowi memilih tidak memberikan jawaban.

    Menurut Jokowi, perjalanan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat.

    Rencana Jokowi berkeliling Indonesia sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah relawannya usai melakukan pertemuan dengannya beberapa waktu lalu.

    HUKUM

    1. Noel Mengaku Siap Dihukum Mati dalam Kasus Dugaan Korupsi K3

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, mengaku pasrah menjalani proses hukum yang menjerat dirinya dan bahkan menyatakan siap dihukum mati demi pemberantasan korupsi yang lebih tegas.

    Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat membacakan pledoi dalam sidang dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini.

    Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut Noel dengan hukuman lima tahun penjara, denda Rp250 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4,43 miliar subsider dua tahun penjara.

    Mantan ketua relawan Jokowi itu dituduh meminta jatah sebesar Rp3,3 miliar dan satu unit sepeda motor mewah Ducati dari kelompok pegawai Kemenaker yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan sertifikasi K3.

    2. Bareskrim Pastikan Tidak Ada Unsur Sabotase dalam Pemadaman Listrik Sumatera

    Berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri, pemadaman listrik massal yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan pada Jumat lalu dipastikan tidak mengandung unsur sabotase.

    Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya kabel transmisi yang putus pada Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

    Kerusakan tersebut diduga dipicu cuaca buruk yang menyebabkan ketidakstabilan frekuensi tegangan listrik dan memicu trip pembangkit secara berantai.

    EKONOMI

    1. Rupiah Kembali Cetak Rekor Penutupan Terburuk

    Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali mencatat rekor penutupan terburuk sepanjang sejarah pada perdagangan hari ini.

    Rupiah ditutup di level Rp17.744 per dolar AS, melemah 0,15 persen dibanding penutupan Jumat, 22 Mei 2026, yang berada di posisi Rp17.717 per dolar AS.

    Bahkan pada pukul 14.31 WIB, rupiah sempat menyentuh level Rp17.760 per dolar AS.

    Hari ini, rupiah menjadi satu-satunya mata uang di Asia yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

    2. Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk DHE SDA

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.

    Menurut Airlangga, eksportir tetap diperbolehkan menggunakan dolar AS mereka untuk kebutuhan impor maupun transaksi lain.

    Namun, apabila kebutuhan rupiah perusahaan melebihi kewajiban konversi 50 persen, Bank Indonesia dan perbankan telah menyiapkan fasilitas pembiayaan tambahan melalui mekanisme pinjaman.

    Kebijakan baru DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

    Dalam aturan tersebut, sektor migas tetap mengikuti regulasi sebelumnya, yakni kewajiban penempatan 30 persen DHE selama tiga bulan.

    Sementara untuk sektor nonmigas seperti CPO, batu bara, dan pertambangan lainnya, pemerintah mewajibkan retensi devisa dengan konversi ke rupiah sebesar 50 persen selama 12 bulan melalui bank-bank Himbara.

    3. Pembatasan Konsumsi Dinilai Lebih Realistis Dibanding Naikkan Harga BBM

    Guru Besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pembatasan konsumsi menjadi opsi paling realistis dibanding menaikkan harga BBM subsidi.

    Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi tekanan ganda berupa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

    Jika volume konsumsi tidak dikendalikan, beban subsidi energi akan semakin membesar.

    Syafruddin menilai pembatasan volume BBM bersubsidi, termasuk pembelian maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan, lebih aman dibandingkan menaikkan harga BBM subsidi.

    Langkah tersebut dianggap mampu menjaga inflasi tetap terkendali karena harga eceran tidak berubah, sehingga biaya transportasi, distribusi, dan pangan dapat ditekan.

    Sementara itu, ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan harga BBM nonsubsidi akan naik sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter bulan depan, terutama di SPBU swasta, akibat pelemahan rupiah.

    Di sisi lain, pemerintah hingga kini masih menahan harga BBM subsidi.

    Kondisi tersebut berpotensi memperlebar selisih harga antara Pertalite dan Pertamax, sehingga dapat memicu perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dan membebani kuota subsidi nasional.

    TRENDING MEDSOS

    1. “Mama Sinta” dan Film Pesta Babi Ramai Dibicarakan

    Seluruh media sosial seperti Facebook, Instagram, X, hingga TikTok hari ini dipenuhi unggahan terkait pernyataan Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta.

    Kata kunci “Mama Sinta” dan “Dandhy Perdaya Mama Sinta” menjadi trending topic di platform X.

    Media sosial dipenuhi video pernyataan Mama Sinta, tokoh masyarakat adat Papua yang sebelumnya dikenal menolak proyek PSN food estate di Papua Selatan.

    Dalam pernyataan terbarunya, Mama Sinta mengaku dijebak dan diperdaya oleh pembuat film dokumenter Pesta Babi, serta menyatakan kini mendukung proyek tersebut.

    Menanggapi polemik yang berkembang, pembuat film Dandhy Dwi Laksono meminta publik tidak menghakimi Mama Sinta, termasuk jika perubahan sikap tersebut benar-benar berasal dari keputusan pribadinya.

    “Bukankah setiap orang berhak membuat pilihan?” ujar Dandhy.

    2. Aktivis Islah Bahrawi Mengaku Dikuntit

    Di media sosial juga ramai unggahan dari aktivis Islah Bahrawi yang mengaku rumahnya “dikepung” tentara dan dirinya dikuntit sepanjang hari.

    Unggahan tersebut memicu beragam reaksi publik di media sosial.

    HIGHLIGHTS

    1. Rendahnya Gaji Dosen dan Masa Depan Pendidikan

    Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada rendahnya penghasilan guru honorer.

    Namun, fakta bahwa rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya sekitar Rp3,36 juta per bulan menunjukkan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik juga terjadi di level perguruan tinggi.

    Angka tersebut bahkan lebih rendah dibanding upah minimum di sejumlah provinsi.

    Memang terdapat sebagian dosen yang memiliki penghasilan jauh lebih tinggi, tetapi tidak sedikit pula yang menerima pendapatan di bawah angka rata-rata tersebut.

    Besaran penghasilan memiliki hubungan erat dengan motivasi kerja, kualitas hidup, dan kemampuan tenaga pengajar dalam meningkatkan kapasitas diri.

    Pengalaman banyak negara maju menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesejahteraan pengajar menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.

    Sebab, sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

    2. “Drama Mama Sinta” dan Kompleksitas Konflik Tanah Adat

    Polemik mengenai perubahan sikap Mama Sinta bukanlah fenomena baru dalam berbagai konflik sosial dan politik di Indonesia.

    Dalam banyak kasus, perubahan sikap seseorang sering memunculkan spekulasi mengenai adanya tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan tanah adat merupakan proses panjang yang melelahkan dan penuh tekanan.

    Pernyataan terbaru Mama Sinta tidak otomatis menghapus persoalan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek food estate yang sebelumnya diangkat dalam film dokumenter tersebut.

    Karena itu, perhatian publik seharusnya tetap difokuskan pada substansi kebijakan negara dan posisi masyarakat adat yang terus berada dalam situasi dilematis serta rentan terhadap berbagai tekanan.

  • Brief Update BDS Alliance Sabtu 23 Mei 2026

    HUKUM

    Dugaan Suap di Bea Cukai Seret Nama Dirjen Djaka Budi Utama

    Berdasarkan bukti yang diungkap dalam persidangan kasus penyelundupan barang melalui pelabuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Mei 2026, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, diduga menerima setoran suap rutin sekitar Rp2,9 miliar setiap bulan.

    Kasus tersebut mengadili tiga terdakwa petinggi perusahaan kargo Blueray. Dalam persidangan, jaksa KPK menampilkan sejumlah bukti berupa foto amplop berkode tertentu serta catatan aliran dana yang diduga diberikan perusahaan kepada beberapa petinggi Bea Cukai.

    Sejumlah saksi dari pihak perusahaan mengakui keabsahan bukti yang ditunjukkan jaksa.

    Berdasarkan catatan internal perusahaan, setoran rutin kepada sejumlah pejabat Bea Cukai berlangsung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 dengan total mencapai Rp61 miliar.

    Dari jumlah tersebut, Djaka Budi Utama disebut menerima jatah bulanan sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara sekitar Rp2,9 miliar.

    Menanggapi kemungkinan pencopotan Djaka dari jabatannya, Menteri Keuangan Purbaya hanya menyatakan akan “ikut perintah presiden”.

    Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai memang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo dan pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 23 Mei 2025.

    Sebelum menjabat di Kementerian Keuangan, Djaka mengajukan pensiun dini dari TNI pada 14 Mei 2025 dengan pangkat Letnan Jenderal atau jenderal bintang tiga.

    Djaka sebelumnya juga dikenal pernah menempati sejumlah posisi strategis di TNI dan tercatat sebagai anggota Tim Mawar Kopassus bentukan Prabowo yang terlibat penculikan aktivis pada 1998.

    Dalam putusan pengadilan militer tertanggal 6 April 1999, Djaka dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun empat bulan.

    POLITIK

    Megawati Bertemu Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus santap malam bersama Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Yogyakarta pada Jumat malam.

    Pertemuan berlangsung sekitar 3,5 jam.

    Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

    EKONOMI

    1. Pertumbuhan Pekerja Informal Jauh Lampaui Sektor Formal

    Hasil riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja informal pada periode 2021–2025 jauh melampaui pertumbuhan pekerja formal.

    Pertumbuhan pekerja formal tercatat hanya sebesar 0,8 persen, sementara sektor informal tumbuh hingga 3,2 persen atau empat kali lebih tinggi.

    Data tersebut menunjukkan sektor formal dinilai belum cukup kuat menyerap tambahan angkatan kerja nasional.

    Jika diakumulasikan sepanjang 2022–2026, tambahan serapan tenaga kerja formal hanya mencapai sekitar 73 persen dari total tambahan serapan tenaga kerja informal.

    CORE Indonesia juga memperkirakan potensi tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 15.300 hingga 20.300 pekerja dalam waktu dekat.

    Sektor manufaktur diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dengan potensi PHK mencapai 8.700 hingga 12.100 pekerja.

    Sementara itu, sektor jasa diprediksi menyumbang PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja, sedangkan sektor pertanian diperkirakan mencapai 3.300 hingga 6.000 pekerja.

    Menurut CORE, kondisi tersebut dipengaruhi guncangan geopolitik global serta tingginya ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku.

    Potensi tambahan PHK tersebut dinilai berisiko memperbesar jumlah pengangguran maupun pekerja di sektor informal.

    2. Ekonom Ingatkan Pemerintah Tidak Terus Salahkan Faktor Global

    Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus menyalahkan faktor global atas pelemahan nilai tukar rupiah.

    Menurutnya, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi persoalan domestik yang sebenarnya telah muncul sebelum konflik Timur Tengah pecah.

    Josua menyebut alarm pasar sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun.

    Ia mencontohkan peringatan MSCI terkait transparansi pasar modal Indonesia, serta langkah Moody’s dan Fitch yang telah lebih dulu merevisi outlook Indonesia menjadi negatif.

    Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan investor global mulai mencermati persoalan fiskal domestik Indonesia secara lebih serius.

    Salah satu perhatian utama investor adalah rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    Tax ratio Indonesia saat ini berada di kisaran 13,3 persen, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang mencapai sekitar 25,5 persen.

    Selain itu, beban bunga utang pemerintah yang terus meningkat juga menjadi perhatian pasar.

    Nilai pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun atau sekitar 19 persen dari total pendapatan negara.

    3. Prabowo Klaim Indonesia Sudah Swasembada Beras dan Jagung

    Presiden Prabowo mengklaim pemerintahannya telah berhasil mencapai sejumlah target strategis dalam 19 bulan terakhir, termasuk swasembada pangan.

    Dalam acara Panen Raya Udang di Kebumen hari ini, Prabowo menyatakan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan jagung.

    Sementara itu, untuk kebutuhan protein seperti telur, ayam, dan daging, pemerintah menargetkan tercapai dalam lima tahun mendatang.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional saat ini mencapai rekor tertinggi sebesar 5,3 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir Mei 2026.

    4. Stranas PK Temukan Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap

    Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan dana sebesar Rp12 triliun yang mengendap di rekening virtual account (VA) pengelola SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dana tersebut merupakan anggaran MBG yang tidak terserap.

    Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, menyatakan dana tersebut seharusnya dikembalikan ke kas negara, namun belum dilakukan karena mekanisme program berjalan sangat cepat.

    Ia menilai percepatan pelaksanaan MBG belum diimbangi sistem pengawasan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan risiko korupsi.

    Sari juga mengungkapkan bahwa pemasok lokal baru memenuhi sekitar 1,54 persen kebutuhan MBG, sehingga mayoritas pemasok masih berasal dari luar daerah.

    5. Pertamina Bantah Isu Pembatasan Pertalite Mulai 1 Juni

    Pertamina membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026.

    Dalam selebaran yang beredar luas, disebutkan sejumlah jenis mobil dari berbagai merek tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai bulan depan.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah ada arahan resmi baik dari perusahaan maupun pemerintah mengenai pembatasan tersebut.

    TRENDING MEDSOS

    1. “Sumatera” Trending di X Akibat Pemadaman Listrik

    Kata “Sumatera” menjadi trending topic di platform X hari ini setelah lima provinsi di Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik sejak Jumat kemarin.

    Lima provinsi tersebut meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh, dan Jambi.

    Pemadaman terjadi akibat gangguan pada transmisi listrik 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi.

    2. “Mati Lampu” Masuk Google Trends

    Kata kunci “mati lampu” juga masuk daftar Google Trends hari ini.

    Topik tersebut masih berkaitan dengan pemadaman listrik yang terjadi di lima provinsi Sumatera selama sekitar 17 jam sejak Jumat kemarin.

    HIGHLIGHTS

    1. Dugaan Suap Bea Cukai dan Bayang-Bayang Masa Lalu

    Dalam persidangan kasus penyelundupan, jaksa membeberkan bukti bahwa perusahaan kargo Blueray secara rutin menyuap sejumlah petinggi Bea Cukai.

    Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, disebut menerima setoran sekitar Rp2,9 miliar setiap bulan dalam bentuk dolar Singapura.

    Menkeu Purbaya memilih menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merespons perkembangan kasus tersebut.

    Padahal, sebagai atasan langsung Dirjen Bea Cukai, posisinya secara formal berada dalam struktur Kementerian Keuangan.

    Djaka sendiri merupakan figur yang ditunjuk langsung Presiden Prabowo dan memiliki hubungan panjang sejak sama-sama berada di lingkungan Kopassus.

    Karier militernya tetap melesat meski pernah dihukum penjara terkait kasus penculikan aktivis 1998.

    Jika seluruh bukti yang dipaparkan dalam persidangan terbukti benar, maka dugaan penerimaan suap rutin itu sudah berlangsung hanya dua bulan setelah Djaka dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

    2. Pertumbuhan Ekonomi Rapuh dan Krisis Kepercayaan

    Di tengah pelemahan rupiah, ancaman PHK, dan semakin dominannya sektor informal, persoalan ekonomi Indonesia tampak semakin bersifat struktural.

    Pertumbuhan ekonomi masih terjadi, tetapi kualitasnya dinilai rapuh dan belum mampu memberi rasa aman bagi kelas pekerja.

    Data CORE Indonesia menunjukkan sektor formal praktis gagal menyerap tambahan angkatan kerja secara memadai.

    Sementara itu, tekanan global hanya memperbesar kerentanan domestik yang sebenarnya sudah lama ada, mulai dari ketergantungan impor bahan baku, rendahnya tax ratio, hingga membengkaknya beban bunga utang negara.

    Karena itu, peringatan ekonom agar pemerintah tidak terus-menerus menyalahkan faktor eksternal patut menjadi perhatian serius.

    Pasar global tidak hanya membaca dampak perang Timur Tengah, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Dalam konteks tersebut, temuan dana MBG sebesar Rp12 triliun yang mengendap tanpa pengawasan memadai, serta dugaan suap rutin di Bea Cukai yang menyeret pejabat tinggi negara, memperkuat persepsi bahwa kebocoran institusional masih menjadi persoalan serius.

    Padahal, negara saat ini sangat membutuhkan kepercayaan publik dan investor.

    Bahkan klaim swasembada pangan pada akhirnya akan diuji bukan hanya melalui besarnya stok beras nasional, tetapi juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok di tengah tekanan daya beli.

    Meski demikian, situasi saat ini masih menyisakan ruang harapan.

    Produksi pangan mulai menunjukkan hasil positif, kesadaran terhadap pentingnya reformasi fiskal dan tata kelola semakin terbuka dibahas, serta tekanan publik terhadap akuntabilitas negara semakin kuat.

    Pertanyaan utamanya kini bukan lagi apakah masalah tersebut ada, melainkan apakah negara cukup berani membenahi akar persoalan sebelum ketidakpercayaan berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.