GUGAH.ID

  • Brief Update BDS Alliance Senin 25 Mei 2026

    SOSIAL

    Gaji Rata-Rata Dosen Indonesia Hanya Rp3,36 Juta per Bulan

    Rata-rata gaji dosen di Indonesia saat ini hanya sekitar Rp3,36 juta per bulan.

    Angka tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Mohammed Ali Berawi, saat memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, hari ini.

    Menurut Ali Berawi, angka tersebut lebih rendah dibanding penghasilan dosen di sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

    Akibat rendahnya penghasilan, banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu memberikan keterangan terkait gugatan terhadap Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Guru dan Dosen.

    Gugatan diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus bersama dua dosen, yakni Isman Rahmani Yusron dan Riski Alita Istiqomah.

    Para pemohon menilai pasal-pasal tersebut belum memberikan standar yang jelas untuk menjamin dosen memperoleh penghasilan layak dan perlindungan jaminan sosial.

    POLITIK

    Jokowi Mengaku Sudah Pulih dan Akan Keliling Indonesia

    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dirinya telah kembali sehat dan dalam waktu dekat akan mulai berkeliling Indonesia memenuhi berbagai undangan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, hari ini.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan agenda tersebut berkaitan dengan persiapan Pemilu 2029 atau dukungan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, Jokowi memilih tidak memberikan jawaban.

    Menurut Jokowi, perjalanan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat.

    Rencana Jokowi berkeliling Indonesia sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah relawannya usai melakukan pertemuan dengannya beberapa waktu lalu.

    HUKUM

    1. Noel Mengaku Siap Dihukum Mati dalam Kasus Dugaan Korupsi K3

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, mengaku pasrah menjalani proses hukum yang menjerat dirinya dan bahkan menyatakan siap dihukum mati demi pemberantasan korupsi yang lebih tegas.

    Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat membacakan pledoi dalam sidang dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini.

    Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut Noel dengan hukuman lima tahun penjara, denda Rp250 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4,43 miliar subsider dua tahun penjara.

    Mantan ketua relawan Jokowi itu dituduh meminta jatah sebesar Rp3,3 miliar dan satu unit sepeda motor mewah Ducati dari kelompok pegawai Kemenaker yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan sertifikasi K3.

    2. Bareskrim Pastikan Tidak Ada Unsur Sabotase dalam Pemadaman Listrik Sumatera

    Berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri, pemadaman listrik massal yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan pada Jumat lalu dipastikan tidak mengandung unsur sabotase.

    Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya kabel transmisi yang putus pada Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

    Kerusakan tersebut diduga dipicu cuaca buruk yang menyebabkan ketidakstabilan frekuensi tegangan listrik dan memicu trip pembangkit secara berantai.

    EKONOMI

    1. Rupiah Kembali Cetak Rekor Penutupan Terburuk

    Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali mencatat rekor penutupan terburuk sepanjang sejarah pada perdagangan hari ini.

    Rupiah ditutup di level Rp17.744 per dolar AS, melemah 0,15 persen dibanding penutupan Jumat, 22 Mei 2026, yang berada di posisi Rp17.717 per dolar AS.

    Bahkan pada pukul 14.31 WIB, rupiah sempat menyentuh level Rp17.760 per dolar AS.

    Hari ini, rupiah menjadi satu-satunya mata uang di Asia yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

    2. Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk DHE SDA

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.

    Menurut Airlangga, eksportir tetap diperbolehkan menggunakan dolar AS mereka untuk kebutuhan impor maupun transaksi lain.

    Namun, apabila kebutuhan rupiah perusahaan melebihi kewajiban konversi 50 persen, Bank Indonesia dan perbankan telah menyiapkan fasilitas pembiayaan tambahan melalui mekanisme pinjaman.

    Kebijakan baru DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

    Dalam aturan tersebut, sektor migas tetap mengikuti regulasi sebelumnya, yakni kewajiban penempatan 30 persen DHE selama tiga bulan.

    Sementara untuk sektor nonmigas seperti CPO, batu bara, dan pertambangan lainnya, pemerintah mewajibkan retensi devisa dengan konversi ke rupiah sebesar 50 persen selama 12 bulan melalui bank-bank Himbara.

    3. Pembatasan Konsumsi Dinilai Lebih Realistis Dibanding Naikkan Harga BBM

    Guru Besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pembatasan konsumsi menjadi opsi paling realistis dibanding menaikkan harga BBM subsidi.

    Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi tekanan ganda berupa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

    Jika volume konsumsi tidak dikendalikan, beban subsidi energi akan semakin membesar.

    Syafruddin menilai pembatasan volume BBM bersubsidi, termasuk pembelian maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan, lebih aman dibandingkan menaikkan harga BBM subsidi.

    Langkah tersebut dianggap mampu menjaga inflasi tetap terkendali karena harga eceran tidak berubah, sehingga biaya transportasi, distribusi, dan pangan dapat ditekan.

    Sementara itu, ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan harga BBM nonsubsidi akan naik sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter bulan depan, terutama di SPBU swasta, akibat pelemahan rupiah.

    Di sisi lain, pemerintah hingga kini masih menahan harga BBM subsidi.

    Kondisi tersebut berpotensi memperlebar selisih harga antara Pertalite dan Pertamax, sehingga dapat memicu perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dan membebani kuota subsidi nasional.

    TRENDING MEDSOS

    1. “Mama Sinta” dan Film Pesta Babi Ramai Dibicarakan

    Seluruh media sosial seperti Facebook, Instagram, X, hingga TikTok hari ini dipenuhi unggahan terkait pernyataan Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta.

    Kata kunci “Mama Sinta” dan “Dandhy Perdaya Mama Sinta” menjadi trending topic di platform X.

    Media sosial dipenuhi video pernyataan Mama Sinta, tokoh masyarakat adat Papua yang sebelumnya dikenal menolak proyek PSN food estate di Papua Selatan.

    Dalam pernyataan terbarunya, Mama Sinta mengaku dijebak dan diperdaya oleh pembuat film dokumenter Pesta Babi, serta menyatakan kini mendukung proyek tersebut.

    Menanggapi polemik yang berkembang, pembuat film Dandhy Dwi Laksono meminta publik tidak menghakimi Mama Sinta, termasuk jika perubahan sikap tersebut benar-benar berasal dari keputusan pribadinya.

    “Bukankah setiap orang berhak membuat pilihan?” ujar Dandhy.

    2. Aktivis Islah Bahrawi Mengaku Dikuntit

    Di media sosial juga ramai unggahan dari aktivis Islah Bahrawi yang mengaku rumahnya “dikepung” tentara dan dirinya dikuntit sepanjang hari.

    Unggahan tersebut memicu beragam reaksi publik di media sosial.

    HIGHLIGHTS

    1. Rendahnya Gaji Dosen dan Masa Depan Pendidikan

    Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada rendahnya penghasilan guru honorer.

    Namun, fakta bahwa rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya sekitar Rp3,36 juta per bulan menunjukkan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik juga terjadi di level perguruan tinggi.

    Angka tersebut bahkan lebih rendah dibanding upah minimum di sejumlah provinsi.

    Memang terdapat sebagian dosen yang memiliki penghasilan jauh lebih tinggi, tetapi tidak sedikit pula yang menerima pendapatan di bawah angka rata-rata tersebut.

    Besaran penghasilan memiliki hubungan erat dengan motivasi kerja, kualitas hidup, dan kemampuan tenaga pengajar dalam meningkatkan kapasitas diri.

    Pengalaman banyak negara maju menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesejahteraan pengajar menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.

    Sebab, sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

    2. “Drama Mama Sinta” dan Kompleksitas Konflik Tanah Adat

    Polemik mengenai perubahan sikap Mama Sinta bukanlah fenomena baru dalam berbagai konflik sosial dan politik di Indonesia.

    Dalam banyak kasus, perubahan sikap seseorang sering memunculkan spekulasi mengenai adanya tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan tanah adat merupakan proses panjang yang melelahkan dan penuh tekanan.

    Pernyataan terbaru Mama Sinta tidak otomatis menghapus persoalan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek food estate yang sebelumnya diangkat dalam film dokumenter tersebut.

    Karena itu, perhatian publik seharusnya tetap difokuskan pada substansi kebijakan negara dan posisi masyarakat adat yang terus berada dalam situasi dilematis serta rentan terhadap berbagai tekanan.

  • Brief Update BDS Alliance Sabtu 23 Mei 2026

    HUKUM

    Dugaan Suap di Bea Cukai Seret Nama Dirjen Djaka Budi Utama

    Berdasarkan bukti yang diungkap dalam persidangan kasus penyelundupan barang melalui pelabuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Mei 2026, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, diduga menerima setoran suap rutin sekitar Rp2,9 miliar setiap bulan.

    Kasus tersebut mengadili tiga terdakwa petinggi perusahaan kargo Blueray. Dalam persidangan, jaksa KPK menampilkan sejumlah bukti berupa foto amplop berkode tertentu serta catatan aliran dana yang diduga diberikan perusahaan kepada beberapa petinggi Bea Cukai.

    Sejumlah saksi dari pihak perusahaan mengakui keabsahan bukti yang ditunjukkan jaksa.

    Berdasarkan catatan internal perusahaan, setoran rutin kepada sejumlah pejabat Bea Cukai berlangsung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 dengan total mencapai Rp61 miliar.

    Dari jumlah tersebut, Djaka Budi Utama disebut menerima jatah bulanan sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara sekitar Rp2,9 miliar.

    Menanggapi kemungkinan pencopotan Djaka dari jabatannya, Menteri Keuangan Purbaya hanya menyatakan akan “ikut perintah presiden”.

    Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai memang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo dan pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 23 Mei 2025.

    Sebelum menjabat di Kementerian Keuangan, Djaka mengajukan pensiun dini dari TNI pada 14 Mei 2025 dengan pangkat Letnan Jenderal atau jenderal bintang tiga.

    Djaka sebelumnya juga dikenal pernah menempati sejumlah posisi strategis di TNI dan tercatat sebagai anggota Tim Mawar Kopassus bentukan Prabowo yang terlibat penculikan aktivis pada 1998.

    Dalam putusan pengadilan militer tertanggal 6 April 1999, Djaka dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun empat bulan.

    POLITIK

    Megawati Bertemu Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus santap malam bersama Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Yogyakarta pada Jumat malam.

    Pertemuan berlangsung sekitar 3,5 jam.

    Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

    EKONOMI

    1. Pertumbuhan Pekerja Informal Jauh Lampaui Sektor Formal

    Hasil riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja informal pada periode 2021–2025 jauh melampaui pertumbuhan pekerja formal.

    Pertumbuhan pekerja formal tercatat hanya sebesar 0,8 persen, sementara sektor informal tumbuh hingga 3,2 persen atau empat kali lebih tinggi.

    Data tersebut menunjukkan sektor formal dinilai belum cukup kuat menyerap tambahan angkatan kerja nasional.

    Jika diakumulasikan sepanjang 2022–2026, tambahan serapan tenaga kerja formal hanya mencapai sekitar 73 persen dari total tambahan serapan tenaga kerja informal.

    CORE Indonesia juga memperkirakan potensi tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 15.300 hingga 20.300 pekerja dalam waktu dekat.

    Sektor manufaktur diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dengan potensi PHK mencapai 8.700 hingga 12.100 pekerja.

    Sementara itu, sektor jasa diprediksi menyumbang PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja, sedangkan sektor pertanian diperkirakan mencapai 3.300 hingga 6.000 pekerja.

    Menurut CORE, kondisi tersebut dipengaruhi guncangan geopolitik global serta tingginya ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku.

    Potensi tambahan PHK tersebut dinilai berisiko memperbesar jumlah pengangguran maupun pekerja di sektor informal.

    2. Ekonom Ingatkan Pemerintah Tidak Terus Salahkan Faktor Global

    Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus menyalahkan faktor global atas pelemahan nilai tukar rupiah.

    Menurutnya, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi persoalan domestik yang sebenarnya telah muncul sebelum konflik Timur Tengah pecah.

    Josua menyebut alarm pasar sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun.

    Ia mencontohkan peringatan MSCI terkait transparansi pasar modal Indonesia, serta langkah Moody’s dan Fitch yang telah lebih dulu merevisi outlook Indonesia menjadi negatif.

    Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan investor global mulai mencermati persoalan fiskal domestik Indonesia secara lebih serius.

    Salah satu perhatian utama investor adalah rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    Tax ratio Indonesia saat ini berada di kisaran 13,3 persen, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang mencapai sekitar 25,5 persen.

    Selain itu, beban bunga utang pemerintah yang terus meningkat juga menjadi perhatian pasar.

    Nilai pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun atau sekitar 19 persen dari total pendapatan negara.

    3. Prabowo Klaim Indonesia Sudah Swasembada Beras dan Jagung

    Presiden Prabowo mengklaim pemerintahannya telah berhasil mencapai sejumlah target strategis dalam 19 bulan terakhir, termasuk swasembada pangan.

    Dalam acara Panen Raya Udang di Kebumen hari ini, Prabowo menyatakan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan jagung.

    Sementara itu, untuk kebutuhan protein seperti telur, ayam, dan daging, pemerintah menargetkan tercapai dalam lima tahun mendatang.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional saat ini mencapai rekor tertinggi sebesar 5,3 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir Mei 2026.

    4. Stranas PK Temukan Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap

    Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan dana sebesar Rp12 triliun yang mengendap di rekening virtual account (VA) pengelola SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dana tersebut merupakan anggaran MBG yang tidak terserap.

    Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, menyatakan dana tersebut seharusnya dikembalikan ke kas negara, namun belum dilakukan karena mekanisme program berjalan sangat cepat.

    Ia menilai percepatan pelaksanaan MBG belum diimbangi sistem pengawasan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan risiko korupsi.

    Sari juga mengungkapkan bahwa pemasok lokal baru memenuhi sekitar 1,54 persen kebutuhan MBG, sehingga mayoritas pemasok masih berasal dari luar daerah.

    5. Pertamina Bantah Isu Pembatasan Pertalite Mulai 1 Juni

    Pertamina membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026.

    Dalam selebaran yang beredar luas, disebutkan sejumlah jenis mobil dari berbagai merek tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai bulan depan.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah ada arahan resmi baik dari perusahaan maupun pemerintah mengenai pembatasan tersebut.

    TRENDING MEDSOS

    1. “Sumatera” Trending di X Akibat Pemadaman Listrik

    Kata “Sumatera” menjadi trending topic di platform X hari ini setelah lima provinsi di Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik sejak Jumat kemarin.

    Lima provinsi tersebut meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh, dan Jambi.

    Pemadaman terjadi akibat gangguan pada transmisi listrik 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi.

    2. “Mati Lampu” Masuk Google Trends

    Kata kunci “mati lampu” juga masuk daftar Google Trends hari ini.

    Topik tersebut masih berkaitan dengan pemadaman listrik yang terjadi di lima provinsi Sumatera selama sekitar 17 jam sejak Jumat kemarin.

    HIGHLIGHTS

    1. Dugaan Suap Bea Cukai dan Bayang-Bayang Masa Lalu

    Dalam persidangan kasus penyelundupan, jaksa membeberkan bukti bahwa perusahaan kargo Blueray secara rutin menyuap sejumlah petinggi Bea Cukai.

    Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, disebut menerima setoran sekitar Rp2,9 miliar setiap bulan dalam bentuk dolar Singapura.

    Menkeu Purbaya memilih menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merespons perkembangan kasus tersebut.

    Padahal, sebagai atasan langsung Dirjen Bea Cukai, posisinya secara formal berada dalam struktur Kementerian Keuangan.

    Djaka sendiri merupakan figur yang ditunjuk langsung Presiden Prabowo dan memiliki hubungan panjang sejak sama-sama berada di lingkungan Kopassus.

    Karier militernya tetap melesat meski pernah dihukum penjara terkait kasus penculikan aktivis 1998.

    Jika seluruh bukti yang dipaparkan dalam persidangan terbukti benar, maka dugaan penerimaan suap rutin itu sudah berlangsung hanya dua bulan setelah Djaka dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

    2. Pertumbuhan Ekonomi Rapuh dan Krisis Kepercayaan

    Di tengah pelemahan rupiah, ancaman PHK, dan semakin dominannya sektor informal, persoalan ekonomi Indonesia tampak semakin bersifat struktural.

    Pertumbuhan ekonomi masih terjadi, tetapi kualitasnya dinilai rapuh dan belum mampu memberi rasa aman bagi kelas pekerja.

    Data CORE Indonesia menunjukkan sektor formal praktis gagal menyerap tambahan angkatan kerja secara memadai.

    Sementara itu, tekanan global hanya memperbesar kerentanan domestik yang sebenarnya sudah lama ada, mulai dari ketergantungan impor bahan baku, rendahnya tax ratio, hingga membengkaknya beban bunga utang negara.

    Karena itu, peringatan ekonom agar pemerintah tidak terus-menerus menyalahkan faktor eksternal patut menjadi perhatian serius.

    Pasar global tidak hanya membaca dampak perang Timur Tengah, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Dalam konteks tersebut, temuan dana MBG sebesar Rp12 triliun yang mengendap tanpa pengawasan memadai, serta dugaan suap rutin di Bea Cukai yang menyeret pejabat tinggi negara, memperkuat persepsi bahwa kebocoran institusional masih menjadi persoalan serius.

    Padahal, negara saat ini sangat membutuhkan kepercayaan publik dan investor.

    Bahkan klaim swasembada pangan pada akhirnya akan diuji bukan hanya melalui besarnya stok beras nasional, tetapi juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok di tengah tekanan daya beli.

    Meski demikian, situasi saat ini masih menyisakan ruang harapan.

    Produksi pangan mulai menunjukkan hasil positif, kesadaran terhadap pentingnya reformasi fiskal dan tata kelola semakin terbuka dibahas, serta tekanan publik terhadap akuntabilitas negara semakin kuat.

    Pertanyaan utamanya kini bukan lagi apakah masalah tersebut ada, melainkan apakah negara cukup berani membenahi akar persoalan sebelum ketidakpercayaan berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

  • Brief Update BDS Alliance Jumat 22 Mei 2026

    POLITIK

    1. Peringatan 28 Tahun Reformasi Gagal Digelar

    Pelaksanaan kegiatan peringatan 28 tahun Reformasi yang direncanakan kalangan aktivis gagal total digelar.

    Salah satu panitia acara, Ubedilah Badrun atau Kang Ubed, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengungkapkan bahwa acara semula dijadwalkan berlangsung Kamis malam di Hotel Naraya, Rawamangun, Jakarta Timur. Biaya sewa ruangan disebut telah dibayarkan sebelumnya.

    Namun, pada Kamis siang pihak hotel mengirim surat pembatalan penggunaan ruangan tanpa memberikan alasan yang jelas. Menurut penjelasan perwakilan hotel kepada panitia, pembatalan dilakukan setelah manajemen menerima telepon dari “pihak lain”.

    Kang Ubed, yang juga merupakan aktivis Reformasi 1998, menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pembungkaman yang semakin merusak demokrasi.

    Acara itu sebelumnya direncanakan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan kalangan pekerja. Sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain Sukidi, Otib Satibi, dan Anthony Budiawan.

    2. DPR Ingatkan Pemerintah soal Kerja Sama AS di Bandara Kertajati

    Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah agar memastikan persetujuan penggunaan Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, oleh Amerika Serikat benar-benar murni kerja sama industri dan tidak memiliki tendensi pertahanan maupun militer.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat DPR pada Selasa lalu menyampaikan bahwa pihak AS meminta penggunaan Bandara Kertajati sebagai pusat maintenance-repair-overhaul (MRO) pesawat Hercules untuk kawasan Asia.

    Sjafrie menyebut Presiden Prabowo telah menyetujui permintaan tersebut.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, lahan Bandara Kertajati dinilai cukup memadai untuk mendukung pengembangan fasilitas MRO pesawat angkut berat C-130 Hercules di kawasan Asia.

    Pesawat legendaris buatan perusahaan AS, Lockheed Martin, tersebut saat ini digunakan oleh puluhan negara di kawasan Asia.

    3. TNI Siapkan Evakuasi Korban Pembunuhan di Papua Selatan

    Panglima Koops TNI Habema, Mayjen TNI Yudha Airlangga, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan pasukan dan perlengkapan untuk mengevakuasi delapan pendulang emas yang tewas di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

    Korban diduga dibunuh oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

    Dalam sebuah rekaman video, Komandan TPNPB OPM Kopitua Heluka mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut yang disebut terjadi pada Selasa, 19 Mei 2026.

    Menurut pengakuannya, para korban dianggap sebagai anggota TNI-Polri yang menyamar sebagai pendulang emas ilegal di Korowai.

    Kelompok tersebut juga menyebut tindakan itu sebagai balasan atas tewasnya dua anggota OPM yang ditembak aparat keamanan pada 17 Mei 2026.

    4. Aktivis Global Sumud Flotilla Dibebaskan Israel

    Sebanyak 422 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF), termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI), yang sebelumnya ditangkap Israel pada Senin, 18 Mei 2026, telah dibebaskan dan tiba di Turkiye pada Kamis kemarin.

    Sembilan WNI tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu besok.

    EKONOMI

    1. Menkeu Purbaya: Ekonomi Tidak Sesulit yang Dipersepsikan

    Menteri Keuangan Purbaya mengaku bingung dengan anggapan masyarakat yang merasa kondisi ekonomi sedang sulit, sementara data pemerintah menunjukkan tren berbeda.

    Menurutnya, persepsi negatif tersebut banyak dipengaruhi analisis ekonomi di media sosial, termasuk TikTok.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat sebesar 5,61 persen.

    Dalam acara Jogja Financial Festival, Purbaya menyebut konsumsi masyarakat masih menunjukkan tren peningkatan, ditandai dengan naiknya penjualan otomotif, konsumsi listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

    Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif baik.

    Purbaya juga optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat ke kisaran Rp15.000 per dolar AS.

    Menurutnya, penguatan rupiah akan didukung keberhasilan penerbitan global bond denominasi dolar AS dan euro senilai USD 3,4 miliar yang disebut mendapat respons sangat positif dari pasar.

    Selain itu, kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di bank-bank BUMN juga diyakini dapat memperkuat cadangan devisa nasional.

    2. Neraca Pembayaran Indonesia Defisit USD 9,15 Miliar

    Bank Indonesia melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2026 mengalami defisit sebesar USD 9,15 miliar.

    Angka tersebut jauh lebih buruk dibanding kuartal IV-2025 yang masih mencatat surplus USD 6,07 miliar, bahkan melampaui total defisit sepanjang tahun 2025 yang sebesar USD 7,84 miliar.

    Transaksi berjalan tercatat defisit USD 4 miliar. Meski neraca perdagangan nonmigas masih surplus, nilainya lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit.

    Defisit neraca pendapatan primer juga meningkat akibat naiknya pembayaran kupon dan bunga utang.

    Di sisi lain, kinerja neraca jasa mengalami perbaikan seiring menurunnya impor jasa freight.

    Bank Indonesia juga mencatat transaksi modal dan finansial mengalami defisit USD 4,9 miliar, berbalik dari kuartal sebelumnya yang mencatat surplus USD 9 miliar.

    Meski demikian, investasi langsung masih mencatat surplus sebagai cerminan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik.

    Investasi portofolio juga tetap surplus, walaupun nilainya lebih rendah dibanding kuartal IV-2025.

    Sementara itu, investasi lainnya mengalami defisit akibat pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo serta peningkatan penempatan kas dan simpanan di luar negeri.

    3. S&P Soroti Risiko Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia

    Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings menilai rencana pemerintah mengendalikan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi menekan ekspor, mengurangi penerimaan negara, serta memengaruhi neraca pembayaran Indonesia.

    Dalam pernyataan yang dirilis hari ini, S&P menyebut berbagai faktor tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek peringkat kredit Indonesia dan memperbesar risiko penurunan (downside risk) rating nasional.

    Seperti diketahui, DSI nantinya akan membeli seluruh komoditas ekspor dari perusahaan dalam negeri sebelum menjualnya kembali kepada pembeli di luar negeri.

    Tahap pertama kebijakan akan dimulai pada 1 Juni 2026, di mana perusahaan masih melakukan ekspor seperti biasa, namun seluruh transaksi akan dicatat oleh DSI.

    Pada tahap kedua, DSI mulai melakukan pembelian komoditas melalui skema hybrid.

    Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan menjalankan mekanisme pembelian penuh terhadap seluruh komoditas ekspor terkait.

    TRENDING MEDSOS

    1. “Kebijakan DHE Prabowo” Trending di X

    Topik “Kebijakan DHE Prabowo” menjadi perbincangan hangat di platform X hari ini.

    Sejumlah akun membagikan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di bank-bank Himbara serta pembentukan badan usaha yang akan mengendalikan ekspor komoditas.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan BI memperluas instrumen penempatan DHE dengan memperbolehkan penggunaan valuta asing selain dolar AS.

    2. “Binus Kebakaran” Masuk Google Trends

    Kata kunci “Binus kebakaran” masuk daftar Google Trends hari ini setelah terjadi kebakaran di auditorium Kampus Universitas Bina Nusantara (Binus), Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada pagi hari.

    Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab kebakaran maupun jumlah korban dalam peristiwa tersebut.

    HIGHLIGHTS

    1. Demokrasi Tidak Boleh Dibatasi di Tengah Tekanan Ekonomi

    Jika benar pembatalan sepihak acara peringatan 28 tahun Reformasi terjadi akibat tekanan dari “pihak lain”, seperti disampaikan pihak hotel, maka tindakan tersebut sangat disayangkan.

    Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya keresahan publik, ruang demokrasi seharusnya tidak dipersempit.

    Saluran demokrasi yang dibatasi justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    2. Polemik Bandara Kertajati dan Kepentingan AS

    Persetujuan Presiden Prabowo terhadap permintaan AS untuk menggunakan Bandara Kertajati sebagai pusat bengkel pesawat Hercules kawasan Asia memunculkan pro dan kontra di media sosial.

    Pihak yang mendukung menilai kerja sama tersebut menguntungkan Indonesia melalui pemasukan sewa, transfer teknologi, serta peluang pengembangan industri aviasi nasional.

    Sebaliknya, pihak yang menolak menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk inferioritas Indonesia terhadap AS dan bagian dari kepentingan geopolitik jangka panjang Amerika Serikat di kawasan Asia, khususnya dalam menghadapi China.

    3. Sentralisasi Ekonomi dan Kekhawatiran Baru Pasar

    Wacana pembentukan badan khusus pengelola ekspor sumber daya alam menunjukkan adanya kegelisahan negara terhadap kebocoran devisa, praktik transfer pricing, dan rente ekonomi yang selama ini memang menjadi persoalan nyata.

    Namun, langkah pemerintah tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru mengenai potensi sentralisasi kekuasaan ekonomi, monopoli, elite capture, dan ketidakpastian hukum.

    Reaksi pelaku industri sawit dan pertambangan menunjukkan bahwa pasar bukan semata menolak penguatan tata kelola, melainkan khawatir terhadap perubahan besar yang dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi yang memadai.

    Di tengah tekanan fiskal, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian global, arah kebijakan yang belum jelas mudah dipersepsikan sebagai tambahan risiko oleh investor.

    Di sisi lain, APBN memang mulai menunjukkan sedikit ruang perbaikan, ditandai dengan menurunnya defisit, surplus keseimbangan primer, dan pertumbuhan penerimaan negara.

    Namun, perbaikan tersebut juga ditopang lonjakan subsidi dan kompensasi energi yang sangat besar, sehingga memunculkan risiko fiskal jangka panjang apabila terus dipertahankan.

    Dalam situasi seperti ini, perlu dipastikan bahwa upaya memperkuat kedaulatan ekonomi tidak berubah menjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi semata.

    Momentum pembenahan seharusnya digunakan untuk memperkuat institusi, meningkatkan transparansi, dan memastikan sumber daya nasional benar-benar dikelola untuk kepentingan publik.

  • Brief Update BDS Alliance Kamis 21 Mei 2026

    EKONOMI

    1. KPK: Perputaran Ekonomi Program MBG di Daerah Masih Rendah

    Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, perputaran ekonomi daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada di bawah 5 persen. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyebut mayoritas aliran dana program MBG justru kembali ke kota-kota besar karena sebagian besar pemasok (supplier) berasal dari wilayah perkotaan.

    Temuan tersebut dinilai bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang selama ini menyebut MBG mampu menggerakkan ekonomi desa secara signifikan.

    Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, menambahkan bahwa hanya 1,4 persen pemasok MBG yang berasal dari koperasi maupun BUMDes. Dari total 17.300 SPPG yang beroperasi pada 2025 dengan 40.433 pemasok bahan baku, hanya terdapat 18 entitas koperasi atau BUMDes yang terlibat sebagai pemasok.

    KPK berharap pemerintah dapat mengembangkan ekosistem pendukung MBG berbasis ekonomi lokal melalui model circular economic village.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan program MBG akan berdampak besar terhadap ekonomi desa. Dengan asumsi 3.000 penerima MBG di setiap desa dan nilai Rp15 ribu per penerima, maka perputaran uang disebut dapat mencapai Rp45 juta per hari atau sekitar Rp900 juta per bulan di satu desa.

    2. BI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 5,25 Persen

    Setelah delapan bulan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25 persen, Bank Indonesia (BI) akhirnya menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

    Suku bunga Deposit Facility kini berada di level 4,25 persen, sedangkan Lending Facility naik menjadi 6 persen.

    Kebijakan tersebut diambil guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah akibat memburuknya kondisi global, terutama dampak perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga sasaran inflasi 2026–2027 tetap berada dalam kisaran 2,5±1 persen.

    Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai kenaikan BI Rate setidaknya mampu menahan tekanan terhadap rupiah. Namun, menurutnya efek stabilisasi tetap terbatas apabila tekanan eksternal maupun domestik masih berlanjut.

    Ia menambahkan, sektor finansial akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak kebijakan tersebut, terutama industri perbankan yang harus melakukan berbagai penyesuaian. Pelaku usaha ekspor-impor juga diperkirakan terdampak akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut kenaikan suku bunga akan langsung terasa pada cicilan kredit masyarakat, khususnya KPR dengan skema floating rate.

    Kenaikan bunga kredit juga dinilai berpotensi menekan sektor usaha. Beban bunga yang tinggi dikhawatirkan mendorong pengusaha melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

    3. IHSG Kembali Anjlok, Investor Soroti Danantara DSI

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan tajam. Hingga pukul 13.35 WIB, indeks turun 3,64 persen ke level 6.088,22.

    IHSG sempat menyentuh titik terendah harian di level 6.083,69 dan akhirnya ditutup pada posisi 6.093, turun 223 poin atau minus 3,54 persen dibanding penutupan sebelumnya di level 6.318,50.

    Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengakui salah satu sentimen yang menekan pasar berasal dari pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang akan menjadi satu-satunya pengelola ekspor komoditas.

    Ia menegaskan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan pelaku pasar terkait aktivitas ekspor dan memastikan badan tersebut akan beroperasi sesuai kebutuhan pasar.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menilai publik belum sepenuhnya memahami dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, jika masyarakat sudah memahami tujuan pembentukan badan ekspor baru itu, indeks pasar justru berpotensi meningkat.

    Ia menyebut keberadaan badan tersebut akan membuat transaksi ekspor lebih transparan, mengurangi praktik manipulasi nilai ekspor, serta pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan dan valuasi saham di bursa.

    4. Pemerintah Soroti Dugaan Praktik Under-Invoicing Ekspor

    Presiden Prabowo hari ini memanggil Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Usai pertemuan, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan laporan mengenai 10 perusahaan besar yang diduga melakukan praktik under-invoicing ekspor.

    Dari hasil pengecekan terhadap tiga pengapalan ke Amerika Serikat, ditemukan adanya selisih signifikan antara nilai ekspor yang dicatat perusahaan dengan nilai pembayaran sebenarnya dari importir di AS.

    Salah satu perusahaan tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar USD 2,6 juta, padahal pembayaran dari importir mencapai USD 4,2 juta.

    Bahkan terdapat perusahaan lain yang mencatat ekspor hanya sebesar USD 1,44 juta, sementara nilai sebenarnya mencapai lebih dari USD 4 juta.

    POLITIK

    28 Tahun Reformasi: Soeharto Lengser dan Memori yang Mulai Dilupakan

    Hari ini, 21 Mei 2026, menandai tepat 28 tahun pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

    Namun, hanya sedikit media massa yang kembali mengangkat peristiwa bersejarah tersebut. Reformasi 1998 seolah mulai dilupakan, padahal momentum itu menjadi puncak dari perjuangan panjang melawan sistem otoritarianisme di Indonesia.

    Sebagian kalangan bahkan menilai gejala kembalinya sistem serupa kini mulai terlihat secara perlahan.

    Pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Jabatan presiden kemudian langsung diambil alih oleh Wakil Presiden BJ Habibie.

    Pengunduran diri itu disambut sorak sorai mahasiswa yang saat itu menduduki Gedung DPR/MPR. Tuntutan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akhirnya tercapai.

    Lengsernya Soeharto terjadi setelah berbagai pilar politik dan ekonomi yang menopang kekuasaannya mulai runtuh di tengah krisis multidimensi.

    Krisis moneter yang dimulai pada pertengahan 1997 menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS.

    Akibatnya, puluhan ribu perusahaan bangkrut dan jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.

    Situasi semakin memanas setelah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menewaskan Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hertanto.

    Peristiwa itu memicu kerusuhan besar bernuansa rasial di Jakarta dan beberapa kota lain pada 13–14 Mei 1998 yang menewaskan ribuan orang serta membakar ribuan bangunan.

    Soeharto yang saat itu tengah menghadiri KTT G-15 di Mesir akhirnya mempercepat kepulangannya ke Indonesia pada 15 Mei 1998.

    Meski sempat mencoba mengakomodasi tuntutan reformasi dan mempertahankan dukungan politik, satu per satu loyalisnya meninggalkan pemerintahan.

    Akhirnya, Soeharto meninggalkan Istana Merdeka untuk terakhir kalinya.

    Kini, mantan menantunya berada di kursi kepresidenan di tengah kondisi rupiah yang kembali melemah terhadap dolar AS, bahkan melewati level terlemah pada era akhir pemerintahan Soeharto.

    TRENDING MEDSOS

    1. Kata “Guru” Masih Trending di X

    Kata “guru” masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan di platform X hari ini.

    Perbincangan dipicu pidato Presiden Prabowo yang sempat salah menyebut kenaikan gaji guru sebesar 300 persen, sebelum kemudian meralat bahwa yang dimaksud adalah kenaikan gaji hakim.

    Kesalahan penyebutan tersebut memicu kritik warganet terkait perlakuan yang dianggap diskriminatif terhadap profesi guru dibanding profesi lain.

    2. Nama Dasco Banyak Dicari di Google

    Nama Dasco juga menjadi salah satu kata yang paling banyak dicari di Google hari ini.

    Dasco menjelaskan maksud ucapan terima kasih Presiden Prabowo kepada PDIP yang disebut bersedia “berkorban di luar pemerintahan”.

    Selain itu, nama Dasco ramai dibicarakan di media sosial terkait insiden mikrofon bocor saat Presiden mengakhiri pidato dalam Sidang Paripurna DPR kemarin.

    HIGHLIGHT

    Setiap tanggal 21 Mei memang bukan hari nasional. Namun, sebagian pihak terus berupaya merawat ingatan atas peristiwa penting yang terjadi 28 tahun lalu, ketika Soeharto melepaskan jabatan presiden.

    Ada pula pihak yang mencoba menghapus memori kolektif atas peristiwa tersebut.

    Padahal, Reformasi 1998 telah mengubah arah perjalanan bangsa secara drastis dan layak dikenang, bukan sekadar sebagai nostalgia, tetapi sebagai pelajaran sejarah bahwa masa lalu dapat kembali berulang dengan aktor yang berbeda.

  • Brief Update BDS Alliance Selasa 19 Mei 2026

    POLITIK

    1. PT Pindad Siapkan Mobil Khusus Presiden Prabowo

    PT Pindad akan membuat mobil pesanan khusus Presiden Prabowo Subianto, yang pada bagian tertentu menggunakan kaca agar memudahkan presiden menyapa dan menyalami masyarakat.

    Direktur Utama PT Pindad, Sigit Puji Santosa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Presiden dan siap merealisasikan kendaraan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya juga menyatakan kesiapan pemerintah menyediakan anggarannya.

    PT Pindad sendiri merupakan produsen kendaraan taktis Maung yang saat ini digunakan sebagai kendaraan operasional TNI. Presiden Prabowo juga diketahui menggunakan Maung MV3 Garuda Limousine.

    Permintaan kendaraan khusus itu disampaikan Presiden saat meresmikan 1.061 Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan dirinya membutuhkan mobil yang membuatnya tampak berdiri dari luar, padahal sebenarnya duduk, karena merasa lelah harus terus berdiri saat menyapa masyarakat dari kendaraan.

    2. Pemerintah Kecam Penahanan 5 WNI dalam Misi Kemanusiaan Gaza

    Pemerintah Indonesia dan berbagai kalangan mengecam penahanan lima warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional untuk Palestina, Global Sumud Flotilla.

    Kelima WNI tersebut, empat di antaranya wartawan, disergap tentara Israel di perairan Mediterania Timur pada Senin (18/5/2026). Mereka berada di tiga kapal yang tengah menuju Jalur Gaza bersama puluhan aktivis kemanusiaan lainnya.

    Kasus ini memicu tuntutan agar pemerintah Indonesia mengoptimalkan jalur diplomasi internasional dan hukum internasional untuk membebaskan para WNI tersebut.

    3. Guru Non-ASN Bersertifikat Akan Dapat Tunjangan Rp 2 Juta

    Guru non-aparatur sipil negara (ASN) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan.

    Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan di DPR bahwa jumlah guru yang akan menerima tunjangan tersebut mencapai 137.764 orang.

    Sementara itu, sebanyak 99.432 guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik namun belum memenuhi beban kerja akan menerima insentif sebesar Rp 400 ribu per bulan.

    EKONOMI

    1. IHSG Anjlok, Pasar Resah Rumor Badan Tunggal Ekspor

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia kembali melanjutkan tren negatif. Pada penutupan perdagangan sesi I, IHSG turun 3,08% ke level 6.396,26, dan akhirnya ditutup melemah 3,47% ke posisi 6.370.

    Sektor pertambangan dan energi menjadi penyumbang penurunan terdalam.

    Di tengah pelemahan pasar, beredar rumor mengenai rencana pemerintah membentuk badan khusus pengelola ekspor komoditas. Dalam skema yang disebut tengah disiapkan, eksportir diwajibkan menjual produk kepada badan tersebut yang nantinya mengelola ekspor secara langsung.

    Rumor ini memicu kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi pengendalian harga dan intervensi negara terhadap mekanisme perdagangan.

    Dirjen Minerba Tri Winarno mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Hal serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden.

    2. Rupiah Sentuh Rekor Terlemah, Pemerintah Buyback SBN

    Tekanan terhadap rupiah terus berlanjut meski Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi.

    Nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di Rp 17.733 per dolar AS pada pukul 13.54 WIB sebelum ditutup melemah 0,28% di posisi Rp 17.705/USD.

    Pelemahan terjadi meski indeks dolar AS (DXY) turun 0,11% ke level 99,094.

    Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah berpotensi menguat seiring meredanya kekhawatiran pasar setelah Presiden AS Donald Trump menunda serangan ke Iran. Namun, penguatan dinilai tetap terbatas karena pasar masih mencermati sentimen domestik dan arah kebijakan BI Rate.

    Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan pemerintah telah melakukan pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 600 miliar sejak pekan lalu melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) yang dananya berasal dari APBN.

    Pemerintah sebenarnya menyiapkan plafon hingga Rp 2 triliun per hari, namun baru terpakai Rp 600 miliar. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan pelepasan SBN oleh investor asing masih relatif kecil dan yield obligasi tetap terkendali.

    Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai intervensi pasar hanya akan efektif bila pasar percaya pemerintah tetap disiplin dalam kebijakan fiskal dan moneter.

    3. BI Didesak Naikkan Suku Bunga untuk Redam Rupiah

    Bank Indonesia mulai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini dan akan mengumumkan hasilnya besok, termasuk keputusan terkait BI Rate.

    LPEM FEB UI menilai BI perlu menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5% untuk memperkuat rupiah. Dalam empat bulan terakhir, BI disebut telah menghabiskan lebih dari USD 10 miliar cadangan devisa demi menjaga stabilitas rupiah.

    Chief Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, bahkan mendorong kenaikan lebih agresif sebesar 50 basis poin. Menurutnya, persoalan saat ini sudah menyentuh kredibilitas kebijakan makroekonomi nasional.

    Sebaliknya, ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 4,75%. Ia menilai kenaikan suku bunga tidak terlalu efektif di tengah derasnya capital outflow dan persoalan struktural ekonomi domestik.

    4. PHK Capai 15.425 Orang Sepanjang Awal 2026

    Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 15.425 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-April 2026.

    Jumlah ini meningkat 83,9% dibanding periode Januari-Maret 2026 yang sebelumnya tercatat 8.389 orang. Namun secara tahunan, angka PHK masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 39.092 orang.

    Wakil Presiden KSPI, Kahar S Cahyono, memperingatkan potensi tambahan PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja dalam tiga bulan mendatang.

    Beberapa perusahaan yang disebut telah melakukan PHK antara lain:

    • PT Nikomas, Serang: 279 pekerja
    • PWI 2: 223 pekerja
    • PT Sin Han Babis: 176 pekerja
    • PT dan CV Toyota Asri Motor, Jawa Timur: 200 pekerja

    HUKUM

    Noel Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Sertifikat K3

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam pemerintahan Prabowo, Immanuel “Noel” Ebenezer Gerungan, dituntut hukuman penjara selama lima tahun.

    Jaksa menilai Noel terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Selain hukuman penjara, Noel juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 4,435 miliar.

    Dalam kasus yang sama, jaksa juga menuntut 10 terdakwa lainnya, terdiri dari:

    • 8 pegawai Kemnaker
    • 2 pihak swasta

    Tuntutan hukuman terhadap para terdakwa berkisar antara lima hingga tujuh tahun penjara.

    Noel sempat menjadi sorotan setelah menyatakan penyesalan karena “tidak korupsi lebih banyak”, dengan alasan dirinya yang menerima Rp 4 miliar dituntut lima tahun penjara, sedangkan pihak lain yang disebut menerima Rp 60 miliar hanya dituntut enam tahun.

    TRENDING MEDSOS

    1. “Wowo” dan “KDMP” Trending di X

    Kata “Wowo” dan “KDMP” menjadi trending topic di platform X setelah pidato Presiden Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Perbincangan berkembang mulai dari perdebatan soal potongan video pidato, persaingan koperasi dengan toko ritel dan Toko Madura, hingga sorotan terhadap harga gas 3 kg yang dijual Rp 16.000 di KDMP.

    2. IHSG Jadi Sorotan Warganet

    Kata “IHSG” juga ramai dibahas di media sosial X dan masuk Google Trends hari ini.

    Warganet mengaitkan kejatuhan IHSG dengan berbagai rumor kebijakan pemerintah, termasuk ketidakpastian aturan royalti minerba dan rencana pembentukan badan khusus ekspor komoditas.

    HIGHLIGHTS

    1. Diplomasi Internasional Jadi Kunci Pembebasan WNI

    Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, sehingga upaya pembebasan lima WNI dalam misi kemanusiaan Gaza harus mengandalkan instrumen hukum internasional dan diplomasi multipihak.

    Pemerintah juga didorong memaksimalkan tekanan internasional melalui jalur PBB dan organisasi kemanusiaan dunia.

    2. Krisis Kepercayaan Mulai Membayangi Ekonomi Nasional

    Anjloknya IHSG dan melemahnya rupiah hingga menembus rekor terburuk menunjukkan pasar tidak hanya bereaksi terhadap perang Timur Tengah atau harga minyak dunia.

    Pasar juga sedang mengirim sinyal mengenai menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan domestik.

    Rumor pembentukan badan tunggal ekspor komoditas, ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi, hingga kekhawatiran terhadap disiplin fiskal memperkuat persepsi bahwa risiko domestik mulai dianggap sama seriusnya dengan tekanan global.

    Dalam situasi seperti ini, intervensi Bank Indonesia maupun buyback obligasi memang penting untuk meredam gejolak jangka pendek. Namun, stabilitas jangka panjang tidak akan bertahan bila kredibilitas kebijakan terus dipertanyakan.

    Pasar membutuhkan kepastian, bukan sekadar bantahan atau optimisme verbal.

    Di sisi lain, meningkatnya PHK dan ancaman perlambatan industri menunjukkan tekanan ekonomi mulai dirasakan langsung masyarakat.

    Ironisnya, di tengah kecemasan publik terhadap nilai rupiah dan biaya hidup, perhatian elite justru tersedot pada proyek simbolik seperti “mobil khusus Presiden”, yang mudah dibaca publik sebagai jarak psikologis antara kekuasaan dan realitas sehari-hari rakyat.

    Meski demikian, Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki keadaan. Rasio utang relatif terkendali, sektor perbankan masih cukup likuid, dan ruang kebijakan belum sepenuhnya tertutup.

    Namun modal paling penting saat ini bukan hanya cadangan devisa atau instrumen moneter, melainkan kemampuan pemerintah membangun kembali rasa percaya bahwa negara masih memiliki arah, prioritas, dan sensitivitas terhadap kondisi rakyatnya.