EKONOMI
1. KPK: Perputaran Ekonomi Program MBG di Daerah Masih Rendah
Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, perputaran ekonomi daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada di bawah 5 persen. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyebut mayoritas aliran dana program MBG justru kembali ke kota-kota besar karena sebagian besar pemasok (supplier) berasal dari wilayah perkotaan.
Temuan tersebut dinilai bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang selama ini menyebut MBG mampu menggerakkan ekonomi desa secara signifikan.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, menambahkan bahwa hanya 1,4 persen pemasok MBG yang berasal dari koperasi maupun BUMDes. Dari total 17.300 SPPG yang beroperasi pada 2025 dengan 40.433 pemasok bahan baku, hanya terdapat 18 entitas koperasi atau BUMDes yang terlibat sebagai pemasok.
KPK berharap pemerintah dapat mengembangkan ekosistem pendukung MBG berbasis ekonomi lokal melalui model circular economic village.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan program MBG akan berdampak besar terhadap ekonomi desa. Dengan asumsi 3.000 penerima MBG di setiap desa dan nilai Rp15 ribu per penerima, maka perputaran uang disebut dapat mencapai Rp45 juta per hari atau sekitar Rp900 juta per bulan di satu desa.
2. BI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 5,25 Persen
Setelah delapan bulan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25 persen, Bank Indonesia (BI) akhirnya menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.
Suku bunga Deposit Facility kini berada di level 4,25 persen, sedangkan Lending Facility naik menjadi 6 persen.
Kebijakan tersebut diambil guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah akibat memburuknya kondisi global, terutama dampak perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga sasaran inflasi 2026–2027 tetap berada dalam kisaran 2,5±1 persen.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai kenaikan BI Rate setidaknya mampu menahan tekanan terhadap rupiah. Namun, menurutnya efek stabilisasi tetap terbatas apabila tekanan eksternal maupun domestik masih berlanjut.
Ia menambahkan, sektor finansial akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak kebijakan tersebut, terutama industri perbankan yang harus melakukan berbagai penyesuaian. Pelaku usaha ekspor-impor juga diperkirakan terdampak akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut kenaikan suku bunga akan langsung terasa pada cicilan kredit masyarakat, khususnya KPR dengan skema floating rate.
Kenaikan bunga kredit juga dinilai berpotensi menekan sektor usaha. Beban bunga yang tinggi dikhawatirkan mendorong pengusaha melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
3. IHSG Kembali Anjlok, Investor Soroti Danantara DSI
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan tajam. Hingga pukul 13.35 WIB, indeks turun 3,64 persen ke level 6.088,22.
IHSG sempat menyentuh titik terendah harian di level 6.083,69 dan akhirnya ditutup pada posisi 6.093, turun 223 poin atau minus 3,54 persen dibanding penutupan sebelumnya di level 6.318,50.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengakui salah satu sentimen yang menekan pasar berasal dari pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang akan menjadi satu-satunya pengelola ekspor komoditas.
Ia menegaskan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan pelaku pasar terkait aktivitas ekspor dan memastikan badan tersebut akan beroperasi sesuai kebutuhan pasar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menilai publik belum sepenuhnya memahami dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, jika masyarakat sudah memahami tujuan pembentukan badan ekspor baru itu, indeks pasar justru berpotensi meningkat.
Ia menyebut keberadaan badan tersebut akan membuat transaksi ekspor lebih transparan, mengurangi praktik manipulasi nilai ekspor, serta pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan dan valuasi saham di bursa.
4. Pemerintah Soroti Dugaan Praktik Under-Invoicing Ekspor
Presiden Prabowo hari ini memanggil Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Usai pertemuan, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan laporan mengenai 10 perusahaan besar yang diduga melakukan praktik under-invoicing ekspor.
Dari hasil pengecekan terhadap tiga pengapalan ke Amerika Serikat, ditemukan adanya selisih signifikan antara nilai ekspor yang dicatat perusahaan dengan nilai pembayaran sebenarnya dari importir di AS.
Salah satu perusahaan tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar USD 2,6 juta, padahal pembayaran dari importir mencapai USD 4,2 juta.
Bahkan terdapat perusahaan lain yang mencatat ekspor hanya sebesar USD 1,44 juta, sementara nilai sebenarnya mencapai lebih dari USD 4 juta.
POLITIK
28 Tahun Reformasi: Soeharto Lengser dan Memori yang Mulai Dilupakan
Hari ini, 21 Mei 2026, menandai tepat 28 tahun pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.
Namun, hanya sedikit media massa yang kembali mengangkat peristiwa bersejarah tersebut. Reformasi 1998 seolah mulai dilupakan, padahal momentum itu menjadi puncak dari perjuangan panjang melawan sistem otoritarianisme di Indonesia.
Sebagian kalangan bahkan menilai gejala kembalinya sistem serupa kini mulai terlihat secara perlahan.
Pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Jabatan presiden kemudian langsung diambil alih oleh Wakil Presiden BJ Habibie.
Pengunduran diri itu disambut sorak sorai mahasiswa yang saat itu menduduki Gedung DPR/MPR. Tuntutan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akhirnya tercapai.
Lengsernya Soeharto terjadi setelah berbagai pilar politik dan ekonomi yang menopang kekuasaannya mulai runtuh di tengah krisis multidimensi.
Krisis moneter yang dimulai pada pertengahan 1997 menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS.
Akibatnya, puluhan ribu perusahaan bangkrut dan jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.
Situasi semakin memanas setelah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menewaskan Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hertanto.
Peristiwa itu memicu kerusuhan besar bernuansa rasial di Jakarta dan beberapa kota lain pada 13–14 Mei 1998 yang menewaskan ribuan orang serta membakar ribuan bangunan.
Soeharto yang saat itu tengah menghadiri KTT G-15 di Mesir akhirnya mempercepat kepulangannya ke Indonesia pada 15 Mei 1998.
Meski sempat mencoba mengakomodasi tuntutan reformasi dan mempertahankan dukungan politik, satu per satu loyalisnya meninggalkan pemerintahan.
Akhirnya, Soeharto meninggalkan Istana Merdeka untuk terakhir kalinya.
Kini, mantan menantunya berada di kursi kepresidenan di tengah kondisi rupiah yang kembali melemah terhadap dolar AS, bahkan melewati level terlemah pada era akhir pemerintahan Soeharto.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Guru” Masih Trending di X
Kata “guru” masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan di platform X hari ini.
Perbincangan dipicu pidato Presiden Prabowo yang sempat salah menyebut kenaikan gaji guru sebesar 300 persen, sebelum kemudian meralat bahwa yang dimaksud adalah kenaikan gaji hakim.
Kesalahan penyebutan tersebut memicu kritik warganet terkait perlakuan yang dianggap diskriminatif terhadap profesi guru dibanding profesi lain.
2. Nama Dasco Banyak Dicari di Google
Nama Dasco juga menjadi salah satu kata yang paling banyak dicari di Google hari ini.
Dasco menjelaskan maksud ucapan terima kasih Presiden Prabowo kepada PDIP yang disebut bersedia “berkorban di luar pemerintahan”.
Selain itu, nama Dasco ramai dibicarakan di media sosial terkait insiden mikrofon bocor saat Presiden mengakhiri pidato dalam Sidang Paripurna DPR kemarin.
HIGHLIGHT
Setiap tanggal 21 Mei memang bukan hari nasional. Namun, sebagian pihak terus berupaya merawat ingatan atas peristiwa penting yang terjadi 28 tahun lalu, ketika Soeharto melepaskan jabatan presiden.
Ada pula pihak yang mencoba menghapus memori kolektif atas peristiwa tersebut.
Padahal, Reformasi 1998 telah mengubah arah perjalanan bangsa secara drastis dan layak dikenang, bukan sekadar sebagai nostalgia, tetapi sebagai pelajaran sejarah bahwa masa lalu dapat kembali berulang dengan aktor yang berbeda.