(Satire tentang bangsa yang kaya, bahagia, demokratis, dan selalu menemukan penjelasan untuk segala sesuatu kecuali mengapa tidak dipercaya)

Oleh: Laksamana Sukardi

---

Negeri yang Kaya Raya

Indonesia adalah negara yang sangat istimewa.

Tuhan memberikan hampir semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju.

Minyak ada. Gas ada. Nikel ada. Emas ada. Batu bara ada. Sawit ada.

Laut luas. Tanah subur. Penduduk besar. Posisi geografis strategis.

Kalau setelah semua itu kita masih kesulitan, berarti kita sangat kreatif dalam menciptakan masalah sendiri.

---

Demokrasi yang Unik

Kita bangga menjadi salah satu demokrasi terbesar di dunia.

Rakyat bebas memilih pemimpin yang sebenarnya bukan pilihannya, karena pemimpin telah lebih dahulu diseleksi oleh elite partai politik.

Partai politik menyodorkan kambing, maka serigala akan dipimpin oleh seekor kambing.

Pemilu menjadi alat legitimasi yang menelan triliunan rupiah dari pajak rakyat.

Wakil rakyat yang dipilih untuk menjadi pengawas, tunduk kepada yang diawasi.

Pemimpin bebas memilih siapa yang mengawasi dirinya.

Yang diawasi bebas memilih siapa yang menulis laporannya.

Yang menulis laporan bebas memilih kesimpulannya.

Lalu semua orang menyebutnya checks and balances.

Karena kalau disebut arisan kekuasaan, terdengar kurang akademis.

---

Bangsa yang Selalu Bahagia

Kita juga termasuk bangsa paling bahagia di dunia.

Ini pencapaian yang luar biasa.

Di negara lain, orang bahagia setelah sejahtera.

Di Indonesia, orang bisa bahagia tanpa harus sejahtera. Bahkan bahagia sebelum bisa makan.

Cita-cita menjadi pejabat menjadi jaminan perut kenyang dan hidup bahagia.

Korupsi tinggi? Bahagia.

Pajak bocor? Bahagia.

Rupiah melemah? Bahagia.

IHSG turun? Bahagia.

Kepercayaan investor hilang? Tetap bahagia.

Kalau Titanic versi Indonesia tenggelam, kemungkinan penumpangnya masih sempat berkata:

“Yang penting kita tetap optimis.”

Lalu selfie terlebih dahulu.

---

Uang yang Memiliki Naluri Bertahan Hidup

Ekonomi kita katanya kuat.

PDB besar. Komoditas melimpah. Ekspor tinggi.

Tetapi anehnya devisa banyak parkir di luar negeri dan enggan kembali ke rumahnya sendiri.

Mungkin uang juga memiliki naluri bertahan hidup.

Ia pergi ke tempat yang membuatnya merasa aman.

Di Indonesia, uang bisa dicekal.

Uang dipajang di kejaksaan sebagai saksi bisu hasil korupsi dan dijadikan latar belakang konferensi pers, sementara koruptornya sering kali tidak jelas nasib akhirnya.

---

Restoran yang Selalu Rugi

Tax ratio kita kecil.

Ini prestasi yang sulit ditiru negara lain.

Ekonomi besar. Produksi besar. Konsumsi tinggi. Aktivitas ekonomi ramai.

Tetapi penerimaan negara selalu terasa kurang.

Seperti restoran yang selalu penuh pengunjung, tetapi pemiliknya mengaku tidak pernah untung karena dipalak preman setiap hari.

Semua orang tahu ada yang aneh.

Tetapi tidak ada yang tahu siapa yang harus merasa malu.

Atau mungkin semua tahu.

Hanya tidak ada yang mau memulai.

“Sesama bus kota dilarang saling mendahului.”

---

Kelangkaan yang Sebenarnya

Masalah yang kita hadapi sesungguhnya sederhana.

Bukan kekurangan sumber daya.

Bukan kekurangan penduduk.

Bukan kekurangan loyalis.

Kita hanya kekurangan sesuatu yang tidak bisa ditambang, dicetak, atau dipinjam.

Kepercayaan.

Dan ternyata kepercayaan adalah aset yang lebih mahal daripada nikel, emas, maupun batu bara.

---

Investor dan Pertunjukan Kemewahan

Ada satu hal yang selalu membuat investor asing tercengang.

Mereka melihat negara kaya raya yang masih mencari tambahan utang dengan bunga tinggi.

Mereka melihat ruang fiskal yang semakin sempit.

Mereka melihat penerimaan negara yang tidak pernah cukup.

Mereka melihat rupiah tertekan.

Mereka melihat pasar modal tertinggal.

Lalu mereka melihat para elitnya.

Perjalanan mencari utang menggunakan private jet.

Naik Rolls-Royce.

Memakai jam tangan seharga rumah.

Jas bermerek Eropa.

Menginap di hotel termewah.

Delegasi yang jumlahnya cukup untuk membentuk satu klub sepak bola.

Dan dengan semua kemewahan itu mereka pergi mencari pinjaman.

Padahal seharusnya menjadi donor atau kreditur.

Ini mungkin satu-satunya model bisnis di dunia yang datang ke bank memakai Rolls-Royce untuk meminta kredit.

Bayangkan seseorang turun dari jet pribadi.

Masuk ke bank dengan jas Italia.

Duduk penuh wibawa.

Lalu berkata:

“Maaf Pak, negara saya sedang kekurangan uang.”

Petugas bank mungkin bingung.

Harus menawarkan pinjaman atau konseling keuangan.

---

Yang Ditanyakan Investor

Dalam dunia bisnis ada prinsip sederhana:

Jika benar-benar kaya, Anda tidak perlu terlihat kaya.

Jika perlu terlihat kaya, biasanya ada sesuatu yang sedang ditutupi.

Karena kepercayaan lahir dari kredibilitas, bukan kemewahan.

Investor tidak pernah bertanya:

• Berapa banyak private jet yang dimiliki pejabat?
• Berapa banyak Rolls-Royce yang dipakai?

Mereka bertanya:

• Apakah aturan bisa berubah besok pagi?
• Apakah kontrak dihormati?
• Apakah hukum berlaku sama untuk semua?
• Apakah ada institusi negara yang berani berkata tidak kepada penguasa?

Pertanyaan yang terdengar membosankan.

Tetapi justru itulah pertanyaan yang menentukan ke mana modal akan mengalir.

---

Menyalahkan Timbangan

Lalu kita heran.

Mengapa rupiah melemah?

Mengapa IHSG tertinggal?

Mengapa arus modal keluar?

Mengapa kepercayaan turun?

Kita seperti pasien yang makan gorengan tiga kali sehari, merokok dua bungkus, tidur tiga jam, tidak pernah berolahraga, lalu marah kepada timbangan.

“Timbangan ini pasti bagian dari oposisi.”

“Atau antek asing.”

---

Republik yang Tidak Pernah Salah

Masalah terbesar Indonesia sebenarnya bukan utang.

Bukan defisit.

Bukan birokrasi.

Bahkan bukan korupsi.

Masalah terbesar Indonesia adalah terlalu banyak orang yang tidak pernah merasa bersalah.

Karena orang yang merasa bersalah masih bisa belajar.

Sedangkan orang yang tidak pernah merasa bersalah akan terus mengulang kesalahan sambil menyalahkan orang lain.

Ketika pasar khawatir:

“Pasarnya tidak mengerti.”

Ketika investor pergi:

“Investornya kurang nasionalis.”

Ketika akademisi mengkritik:

“Antek asing.”

Ketika media mengingatkan:

“Narasinya negatif.”

Ketika rakyat mulai cemas:

“Kurang optimis.”

Menarik sekali.

Semua salah.

Kecuali mereka.

---

Semua Menjadi Masalah Persepsi

Lama-kelamaan kita hidup di negara yang tidak punya masalah.

Karena semua masalah berhasil diubah menjadi masalah persepsi.

Ekonomi bukan masalah ekonomi.

Kepercayaan bukan masalah kepercayaan.

Pasar bukan masalah pasar.

Semuanya dianggap masalah komunikasi.

Kalau begitu, dokter juga tidak perlu lagi mengobati penyakit.

Cukup memperbaiki narasi.

---

Echo Chamber Kekuasaan

Yang paling berbahaya adalah echo chamber.

Tempat di mana kritik mati sebelum lahir.

Tempat di mana fakta harus meminta izin sebelum masuk.

Tempat di mana setiap kalimat berakhir dengan:

“Benar sekali Pak.”

“Luar biasa Pak.”

“Visioner sekali Pak.”

“Siap Komandan!”

“Sejarah akan mencatat Pak.”

Padahal sejarah memang selalu mencatat.

Masalahnya, sejarah tidak bekerja sebagai tim humas.

---

Alarm yang Dimatikan

Dalam sejarah dunia, negara jarang runtuh karena kekurangan orang pintar.

Negara lebih sering bermasalah karena terlalu banyak pemimpin yang hanya mendengar suaranya sendiri.

Mereka kehilangan kemampuan yang paling penting dalam kepemimpinan:

Kemampuan untuk merasa tidak nyaman.

Karena rasa tidak nyaman adalah alarm.

Dan alarm yang dimatikan tidak akan membuat kebakaran berhenti.

---

Pertanyaan Tentang Rasa Malu

Pertanyaan terbesar kita bukan:

Apakah Indonesia kaya?

Sudah jelas kaya.

Apakah Indonesia punya masa depan?

Sudah jelas punya.

Pertanyaannya adalah:

Apakah kita masih memiliki rasa malu?

Karena rasa malu adalah sistem peringatan terakhir sebuah bangsa.

Saat korupsi tidak lagi memalukan.

Saat konflik kepentingan tidak lagi memalukan.

Saat ketidakmampuan tidak lagi memalukan.

Saat kehilangan kepercayaan dianggap bukan masalah.

Maka yang hilang bukan hanya kekayaan.

Yang hilang adalah hati nurani kolektif.

---

Ketika Kepercayaan Pergi

Bangsa yang kehilangan hati nurani biasanya tidak langsung bangkrut.

Mereka tetap mengadakan konferensi.

Tetap membuat slogan.

Tetap membayar buzzer.

Tetap berpidato.

Tetap berfoto.

Tetap bertepuk tangan.

Tetap naik pesawat pribadi.

Sampai suatu hari mereka menemukan kenyataan yang sangat sederhana:

Pasar tidak mendengar pidato.

Investor tidak membaca slogan.

Uang tidak memilih paspor.

Dan kepercayaan tidak bisa dipaksa oleh kekuasaan.

---

Reformasi yang Paling Dibutuhkan

Namun kita tetap boleh optimis.

Karena sejarah juga mengajarkan sesuatu.

Bahwa bangsa tidak berubah ketika penderitaannya cukup besar.

Bangsa berubah ketika rasa malunya akhirnya lebih besar daripada egonya.

Mungkin reformasi yang paling dibutuhkan hari ini bukan reformasi fiskal.

Bukan reformasi birokrasi.

Bukan reformasi hukum.

Melainkan reformasi hati nurani.

Kemampuan sederhana untuk berkata:

“Ya, kami salah.”

Kalimat yang sangat murah.

Tidak membutuhkan APBN.

Tidak membutuhkan utang.

Tidak membutuhkan konsultan.

Tetapi entah mengapa menjadi komoditas paling langka di negeri yang konon kaya raya ini.

---

Jakarta, 14 Juni 2026

POLITIK

1. Said Iqbal Resmi Jadi Penasihat Khusus Presiden

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pengangkatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh. Said Iqbal dilantik sore hari ini dengan kedudukan yang setara dengan menteri kabinet.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Dadan Hindayana yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Wakil Kepala BGN Mundur dari TNI

Salah satu Wakil Kepala BGN yang baru ditunjuk Presiden, Mayjen TNI Trenggono, telah mengajukan pengunduran diri dari dinas militer. Pengunduran dirinya telah disetujui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sebelum ditunjuk di BGN, Trenggono menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kepala BGN Nanik Deyang menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan personel yang memahami persoalan teritorial, sehingga kehadiran Trenggono dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan program.

3. Belanja Pegawai Daerah Lampaui Batas APBD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa belanja pegawai di 21 provinsi dan 367 kabupaten telah melampaui 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Selain itu, 91 dari 93 pemerintah kota juga mengalami kondisi serupa. Padahal, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan bahwa belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer dan mulai mengurangi jumlah pegawai. Menurutnya, beban pegawai yang terlalu besar membuat daerah kesulitan membayar gaji dan honor serta mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya.

Tito juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang direkrut sebagai bagian dari tim sukses kepala daerah saat pemilu. Menurutnya, sebagian dari mereka terbukti tidak memiliki kompetensi yang memadai.

EKONOMI

1. Cadangan Devisa Terus Menyusut

Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia pada Mei 2026 berada di level USD 144,9 miliar, turun dari posisi April sebesar USD 146,2 miliar.

Penurunan ini menjadi penyusutan cadangan devisa selama lima bulan berturut-turut. Sejak awal tahun hingga Mei 2026, total cadangan devisa telah berkurang sebesar USD 11,57 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang digunakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang sejak awal tahun telah melemah sekitar 8,14 persen (year-to-date) dan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa posisi cadangan devisa saat ini masih tergolong aman karena setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

2. DPR Bahas Tata Kelola Ekspor Bersama Danantara

Di tengah pelemahan rupiah dan penurunan pasar saham, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan sejumlah pejabat pemerintah di Gedung DPR.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria.

Menurut Dasco, pertemuan itu membahas koordinasi kebijakan baru terkait tata kelola ekspor komoditas yang mulai ditangani PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang ditunjuk pemerintah sebagai perantara tunggal ekspor sumber daya alam.

3. Pemerintah Beri Kepastian untuk Dunia Usaha

Usai pertemuan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad, Bahlil Lahadalia, dan Donny Oskaria meminta para pelaku usaha tidak khawatir terhadap keberadaan PT DSI.

Mereka menegaskan bahwa kontrak-kontrak yang telah berjalan tidak akan terganggu. Untuk periode Juni hingga 31 Desember 2026, PT DSI hanya bertugas sebagai perantara tunggal ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

DSI akan mengenakan biaya layanan, bukan komisi seperti perantara dagang pada umumnya.

Bahlil juga menyampaikan empat poin hasil pembahasan pemerintah:

1. Sistem bagi hasil gross split tetap berlaku hanya untuk sektor migas dan tidak diterapkan pada sektor minerba.
2. Pemerintah menjamin keberlanjutan program hilirisasi dengan memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri.
3. Kebijakan RKAB batu bara akan dibuat lebih fleksibel agar produksi dapat menyesuaikan kondisi pasar.
4. Tidak akan ada perubahan aturan yang mengganggu operasional perusahaan tambang yang telah beroperasi saat ini.

4. Pemerintah Periksa Ratusan Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sekitar 270–300 perusahaan kelapa sawit akan diperiksa karena belum menyesuaikan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sesuai kondisi pasar.

Pemerintah bersama asosiasi pengusaha, petani, Satgas Pangan, dan Direktorat Tindak Pidana Khusus dari 25 provinsi telah menyepakati bahwa tidak boleh ada lagi penurunan harga TBS di tingkat petani.

Menurut Amran, penguatan nilai tukar dolar AS seharusnya mendorong kenaikan harga TBS. Oleh karena itu, penurunan harga yang terjadi saat ini dianggap sebagai sebuah anomali.

Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan adanya indikasi praktik kartel yang menyebabkan harga TBS turun di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

Untuk menelusuri dugaan tersebut, Satgas Pangan akan melakukan penyelidikan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

TRENDING MEDIA SOSIAL

1. “Padahal Presidennya” Trending di X

Tagar dan frasa “Padahal presidennya” menjadi trending topic di platform X.

Warganet ramai membahas nilai tukar dolar AS yang telah menembus Rp18.000 per USD. Banyak pengguna media sosial mengunggah kembali cuitan akun Partai Gerindra pada 23 April 2018 yang berbunyi:

“Wah, sudah mau 14 ribu, ya? Padahal presidennya bukan pak @prabowo.”

2. BMKG Sulut Masuk Google Trends

BMKG Sulawesi Utara masuk daftar topik paling banyak dicari di Google dengan lebih dari 50 ribu pencarian.

Peningkatan pencarian terjadi setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di selatan Mindanao, Filipina.

Pada siang hari, BMKG juga melaporkan gempa magnitudo 4,4 yang mengguncang wilayah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

HIGHLIGHTS

1. Meritokrasi dan Beban Pegawai Daerah

Beban biaya pegawai yang direkrut karena kedekatan politik atau menjadi pendukung kepala daerah saat pemilu menunjukkan bahwa prinsip meritokrasi belum sepenuhnya diterapkan.

Kondisi ini berpotensi mendorong kemunduran kualitas demokrasi dan mengarah pada praktik mobokrasi, yakni kekuasaan yang dibangun atas dasar dukung-mendukung kelompok, bukan kompetensi dan kapasitas.

2. Buruh Makin Dekat ke Lingkaran Kekuasaan

Masuknya Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden menambah daftar tokoh buruh yang berada di lingkaran kekuasaan setelah sebelumnya Mohammad Jumhur Hidayat menjabat Menteri Lingkungan Hidup.

Presiden Prabowo tampak konsisten merangkul berbagai kelompok politik dan sosial ke dalam pemerintahannya. Kritik bahwa kabinet menjadi terlalu besar dan mahal tampaknya bukan pertimbangan utama.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tekanan juga membuat kelompok buruh menjadi salah satu elemen strategis yang perlu dirangkul guna menjaga stabilitas sosial dan politik.

3. Cadangan Devisa Terus Menyusut, Sampai Kapan BI Bertahan?

Cadangan devisa Indonesia kembali melanjutkan tren penurunan selama lima bulan berturut-turut. Pada Mei 2026, posisinya tercatat sebesar USD 144,9 miliar, turun dari USD 146,2 miliar pada April.

Memang, posisi tersebut masih tergolong aman karena setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional.

Namun, dengan rupiah yang telah melemah lebih dari 8 persen sejak awal tahun dan kini berada di atas level Rp18.000 per dolar AS, pertanyaan yang mulai muncul adalah sampai kapan Bank Indonesia mampu mempertahankan stabilitas rupiah melalui intervensi pasar tanpa menggerus cadangan devisa lebih dalam lagi.

POLITIK

1. TNI Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pengintaian terhadap Islah Bahrawi

Aktivis deradikalisasi agama, Islah Bahrawi, beberapa waktu lalu mengungkapkan melalui media sosial bahwa dirinya mengalami pengintaian dan intimidasi oleh orang tak dikenal yang ia yakini merupakan anggota TNI.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa institusinya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurut Islah, para pengintai diduga memotret rumah dan anggota keluarganya. Beberapa tetangga juga mengaku didatangi orang-orang tak dikenal yang menanyakan informasi mengenai dirinya dan keluarganya.

Islah bersama warga sekitar kemudian mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah para terduga pelaku. Berdasarkan penelusurannya, terdapat enam orang yang diidentifikasi sebagai anggota TNI.

Islah sendiri merupakan salah satu aktivis yang pada 8 April lalu dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan setelah menyampaikan gagasan mengenai penurunan Presiden Prabowo.

2. Polisi Hentikan Perkemahan Jemaat Ahmadiyah di Karanganyar

Kepolisian Resor Karanganyar, Jawa Tengah, menghentikan kegiatan perkemahan pemuda Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berlangsung di kawasan wisata Watu Gambir, Karangpandan.

Kegiatan tersebut semula dijadwalkan berlangsung hingga Minggu, namun dihentikan setelah adanya laporan masyarakat.

Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti menjelaskan bahwa penghentian dilakukan secara persuasif dan tanpa tindakan represif. Namun, pihak kepolisian tidak menjelaskan identitas kelompok masyarakat yang menyampaikan keberatan tersebut.

Di media sosial beredar informasi bahwa sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam menolak pelaksanaan kegiatan JAI tersebut.

3. Pemerintah Bantah Isu Pergantian Menkeu dan Gubernur BI

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kembali membantah kabar yang menyebut akan terjadi pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Rumor tersebut beredar luas bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS serta penurunan IHSG selama empat hari berturut-turut.

Menurut Prasetyo, informasi tersebut tidak benar dan pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

4. Revisi UU Polri Dinilai Terburu-buru

Komisi III DPR saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai proses pembahasan tersebut berlangsung terlalu cepat dan berpotensi mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang yang baik.

Menurutnya, pembahasan dilakukan tanpa terlebih dahulu membuka naskah akademik maupun draf RUU secara memadai kepada publik.

Beberapa poin yang diusulkan dalam revisi tersebut antara lain:

• Perpanjangan usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun untuk tamtama hingga perwira tinggi bintang tiga.
• Perpanjangan usia pensiun jenderal bintang empat menjadi 63 tahun.
• Perluasan peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

EKONOMI

1. IHSG Catat Penurunan Empat Hari Berturut-turut

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup melemah 4,19 persen ke level 5.594,76 pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Posisi tersebut merupakan level terendah sejak November 2020, saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Dalam satu pekan perdagangan (2–5 Juni 2026), IHSG terkoreksi 8,69 persen. Jika dihitung selama empat hari perdagangan terakhir, total penurunan indeks telah mencapai 21,13 persen.

Penurunan IHSG juga berdampak pada kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia. Dalam sepekan, kapitalisasi pasar turun dari Rp10.729 triliun menjadi Rp9.807 triliun.

Dibandingkan awal tahun 2026, nilai kapitalisasi pasar telah berkurang sekitar Rp6.206 triliun atau 38,8 persen.

Dari sisi arus modal, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell). Pada perdagangan Jumat, nilai jual bersih asing mencapai Rp3,73 triliun.

Sepanjang pekan, total net sell asing mencapai Rp13,77 triliun. Secara kumulatif sepanjang 2026, investor asing telah mencatatkan jual bersih sebesar Rp61,36 triliun.

2. DPR Kumpulkan Menkeu dan Gubernur BI

Pimpinan DPR mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo guna membahas perkembangan ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Usai pertemuan, Perry Warjiyo menjelaskan terdapat dua strategi utama yang akan diperkuat:

Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Pemerintah dan Bank Indonesia akan berupaya meningkatkan imbal hasil berbagai instrumen investasi domestik guna menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia.

Menjaga Likuiditas

Strategi kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar uang maupun industri perbankan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah optimalisasi pengelolaan kas negara di Bank Indonesia dengan meningkatkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan kepada pemerintah.

3. Menkeu Tepis Narasi “Sell Indonesia”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai seruan hedge fund asing untuk melakukan “Sell Indonesia” muncul akibat ketidakpahaman terhadap kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis seperti tahun 1998.

Sebagai respons terhadap kekhawatiran pasar, Kementerian Keuangan mempercepat pelaksanaan konferensi pers APBN KiTa untuk menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap berada dalam jalur yang sehat serta didukung fundamental ekonomi yang kuat.

TRENDING MEDSOS

1. Pertalite Jadi Perbincangan Warganet

Kata kunci “Pertalite” menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di platform X.

Perbincangan dipicu oleh laporan kelangkaan BBM bersubsidi tersebut di sejumlah daerah. Sebagian warganet khawatir kondisi tersebut akan berujung pada kenaikan harga.

Namun sebagian lainnya menilai pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite karena berisiko memicu tekanan ekonomi yang lebih besar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri telah menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026.

2. Timnas Indonesia Puncaki Google Trends

Kata “Indonesia” menjadi pencarian teratas di Google Trends dengan lebih dari 200 ribu pencarian.

Lonjakan pencarian tersebut terjadi setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat malam.

HIGHLIGHTS

1. Revisi UU Polri dan Risiko Pelemahan Supremasi Sipil

Pengesampingan naskah akademik dalam proses revisi UU Polri berpotensi menimbulkan persoalan serius karena tidak tersedia landasan ilmiah yang memadai untuk menjelaskan urgensi perubahan aturan tersebut.

Kondisi ini dapat memunculkan persepsi bahwa revisi dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan objektif negara.

Apabila revisi tetap disahkan tanpa perbaikan prosedur serta tanpa evaluasi terhadap pasal-pasal yang dinilai memperluas kewenangan institusi secara berlebihan, dampaknya tidak hanya menyangkut tata kelola internal Polri dan regenerasi organisasi, tetapi juga berpotensi mengurangi ruang supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

2. Krisis Kepercayaan Menjadi Tantangan Utama

Penurunan IHSG lebih dari 21 persen dalam empat hari perdagangan, arus keluar modal asing yang terus berlangsung, serta pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS menunjukkan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor eksternal.

Pasar memang selalu memperhitungkan risiko geopolitik global, tetapi tingkat kepercayaan terhadap tata kelola dan arah kebijakan domestik memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.

Ketika revisi UU Polri dipersepsikan berlangsung terburu-buru, ruang sipil dianggap menyempit, muncul laporan intimidasi terhadap aktivis, serta beredar spekulasi mengenai pergantian pejabat ekonomi di tengah gejolak pasar, maka yang tergerus bukan hanya nilai tukar dan harga saham, melainkan juga kepercayaan publik dan investor.

Dalam ekonomi modern, trust merupakan modal yang sama pentingnya dengan devisa maupun investasi.

Karena itu, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menunjukkan bahwa indikator fiskal masih sehat, tetapi juga meyakinkan masyarakat dan pelaku pasar bahwa kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan kebebasan sipil tetap terjaga.

Kabar baiknya, kepercayaan yang hilang memang sulit dipulihkan, tetapi bukan tidak mungkin. Transparansi, konsistensi kebijakan, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan fondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan tersebut.

HUKUM

1. Eks Pimpinan BGN Ajukan Justice Collaborator

Salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk membantu membongkar kasus tersebut.

JC merupakan status yang dapat diberikan kepada tersangka atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana besar yang melibatkan banyak pihak. Syaratnya, yang bersangkutan mengakui keterlibatannya dan memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain. Sebagai imbalannya, JC dapat memperoleh keringanan hukuman.

Menurut kuasa hukum Sony, Krisna Murti, surat pengajuan JC akan segera disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Sony mengaku ingin membuka secara terang-benderang kasus korupsi di BGN sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya merupakan otak dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Krisna menyebut kliennya siap mengungkap sejumlah tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang diduga terlibat dalam korupsi di BGN. Selain Sony, dua tersangka lainnya adalah Dadan Hindayana dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

2. KPK Ungkap Modus Korupsi Silmy Karim

Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan modus dugaan korupsi yang menjerat Silmy Karim hingga berujung pada penahanannya dan pencopotan dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).

Menurut KPK, saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024, Silmy diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut biaya tambahan dari warga negara asing (WNA) yang mengurus izin tinggal di Indonesia.

Sepanjang periode 2022–2026, praktik tersebut diduga menghasilkan dana sebesar Rp145,5 miliar yang kemudian mengalir kepada sejumlah pihak yang terlibat.

Setyo mengungkapkan bahwa Silmy diduga menerima setoran rutin sebesar Rp100 juta setiap minggu yang diserahkan setiap hari Jumat. Setoran tersebut disebut tetap mengalir meskipun Silmy telah menjabat sebagai Wamen Imipas sejak Oktober 2024.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Silmy bersama tujuh orang bawahannya sebagai tersangka korupsi dan gratifikasi. Hasil penelusuran bersama PPATK menemukan 96 rekening yang diduga digunakan sebagai penampungan dana pungutan liar tersebut. Sebagian rekening menggunakan identitas pegawai pendukung seperti pesuruh kantor dan petugas kebersihan.

POLITIK

Said Iqbal Diisukan Masuk Kabinet

Pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghadirkan wajah baru di jajaran kabinet.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengisyaratkan bahwa Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tengah diproses untuk masuk kabinet dan menangani bidang ketenagakerjaan.

Apabila terealisasi, Said Iqbal akan menjadi tokoh buruh kedua yang bergabung dalam kabinet setelah Mohammad Jumhur Hidayat, yang telah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sejak 27 April 2026.

EKONOMI

1. Kepercayaan Investor Terhadap Indonesia Terus Tergerus

Kepercayaan investor global terhadap Indonesia dinilai terus mengalami tekanan di tengah meningkatnya intervensi negara dalam kebijakan ekonomi.

Laporan Bloomberg menyebut seruan “Sell Indonesia” semakin populer di kalangan investor. Hanya lima bulan setelah mencapai rekor tertinggi, IHSG telah terkoreksi sekitar 36 persen dan menjadi salah satu pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia.

Sejak Presiden Prabowo menjabat pada Oktober 2024, rupiah tercatat melemah sekitar 14 persen dan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia sepanjang 2026. Pada saat yang sama, investor asing terus menarik dana dari pasar obligasi domestik.

Investor menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, seperti target pertumbuhan ekonomi 8 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan peran negara dalam perekonomian, alokasi dana besar ke Danantara, serta penguatan kontrol terhadap ekspor komoditas strategis.

Meski demikian, sebagian investor masih memandang prospek jangka panjang Indonesia tetap menarik karena didukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tingkat utang pemerintah yang relatif rendah, populasi besar, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Namun pasar masih menunggu kepastian mengenai arah kebijakan fiskal, independensi Bank Indonesia, serta transparansi pengelolaan Danantara sebelum kembali meningkatkan eksposur investasi di Indonesia.

2. Defisit APBN Mei 2026 Mencapai Rp180,4 Triliun

Pemerintah melaporkan APBN hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan defisit April yang mencapai Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN 2026, tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN, meningkat 34,4 persen secara tahunan.

Menteri Keuangan Purbaya menyatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dan membantah anggapan bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh kebijakan fiskal yang tidak terkendali.

Keseimbangan primer tercatat surplus Rp58,6 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target tahun ini.

Kinerja Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun atau naik 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rinciannya sebagai berikut:

• PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21: Rp123,1 triliun (+26%)
• PPN dan PPnBM: Rp315,7 triliun (+41,3%)
• PPh Badan: Rp167,6 triliun (+23,9%)
• PPh Final, Pasal 22, dan Pasal 26: Rp138,7 triliun (+5,2%)
• Pajak lainnya: Rp89,3 triliun (-6%)

3. Pemerintah Bantah Isu Mundurnya Menkeu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah rumor yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya akan mengundurkan diri dari kabinet.

Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi saat ini justru membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga sehingga isu tersebut tidak berdasar.

Purbaya juga membantah kabar tersebut sekaligus menepis spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan posisi Gubernur Bank Indonesia. Ia mengaku sempat menerima tawaran untuk merangkap jabatan, namun menolaknya.

Rumor tersebut sempat ramai beredar bersamaan dengan isu reshuffle kabinet.

TRENDING MEDSOS

1. Rupiah dan IHSG Jadi Sorotan

Tagar “Rp18.000” dan “IHSG” menjadi topik yang banyak diperbincangkan di platform X.

Perbincangan dipicu oleh nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS, sementara IHSG terus mengalami tekanan. Hingga pukul 14.20 WIB, IHSG tercatat turun 198,7 poin atau 3,4 persen ke level 5.641,08.

2. Said Iqbal Masuk Google Trends

Nama Said Iqbal menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dicari di Google setelah muncul sinyal bahwa Presiden KSPI tersebut berpotensi masuk kabinet Presiden Prabowo.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut posisi yang akan diemban Said kemungkinan besar tidak jauh dari bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni ketenagakerjaan.

HIGHLIGHT

Pengajuan status Justice Collaborator oleh Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya berpotensi menjadi titik penting dalam pengungkapan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Jika informasi yang disampaikan benar dan didukung bukti yang kuat, langkah tersebut dapat membuka keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh proses hukum.

Namun demikian, publik juga perlu memandang langkah tersebut secara proporsional. Status JC memang merupakan instrumen hukum yang sah untuk membantu mengungkap kejahatan terorganisasi, tetapi pada saat yang sama memberikan peluang bagi tersangka untuk memperoleh keringanan hukuman.

Karena itu, yang terpenting bukanlah pernyataan atau klaim yang disampaikan, melainkan sejauh mana informasi yang diberikan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika benar terdapat keterlibatan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif dalam perkara ini, maka pengungkapan yang transparan dan konsisten akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi serta upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

---

HUKUM

1. Tiga Mantan Pimpinan BGN Diduga Lakukan Penyimpangan Anggaran MBG

Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, yang telah ditahan Kejaksaan Agung, diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, mengungkapkan bahwa penyimpangan tersebut antara lain berupa penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun, serta pengadaan berbagai peralatan lain, termasuk televisi berukuran 75 inci.

Selain itu, ketiga mantan pimpinan BGN tersebut diduga menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG. Yayasan-yayasan tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN, meskipun tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra program.

Sebelumnya, Dadan Hindayana pernah menyebut bahwa setiap SPPG menerima insentif harian sebesar Rp6 juta.

Berbagai dugaan yang kini disampaikan Kejaksaan Agung sebenarnya telah lama beredar di media sosial. Salah satunya terkait pengadaan sepeda motor listrik yang pertama kali ramai diperbincangkan setelah sebuah akun media sosial mengunggah video ribuan unit motor listrik yang masih terbungkus plastik pada 6 April 2026.

Setelah itu, muncul berbagai laporan mengenai dugaan pembelian barang dengan harga yang dinilai tidak wajar, seperti kaus kaki seharga Rp100 ribu per pasang hingga komputer tablet yang dibeli jauh di atas harga pasar.

---

2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, setelah menetapkannya sebagai tersangka.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa Silmy langsung dinonaktifkan dari jabatannya setelah berstatus tersangka.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, perkara yang menjerat Silmy berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.

Dalam posisi tersebut, Silmy diduga memberikan arahan kepada bawahannya untuk mengenakan biaya yang jauh lebih tinggi dari ketentuan kepada warga negara asing yang mengurus izin tinggal di Indonesia.

Dari praktik tersebut, diduga terkumpul dana hingga ratusan miliar rupiah, dengan sebagian hasilnya mengalir kepada Silmy.

Selain Silmy, KPK juga menetapkan dan menahan tujuh orang lainnya yang berasal dari lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mereka antara lain:

• Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025.
• Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
• Ronald Arman Abdullah, mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.

---

3. Saiful Mujani Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Pengamat politik Saiful Mujani memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini.

Pendiri Saiful Mujani Research Center and Consulting (SMRC) tersebut datang didampingi sejumlah pengacara, termasuk Todung Mulya Lubis.

Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari Robina Akbar yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada 8 April 2026.

Saiful dilaporkan atas dugaan penghasutan terkait pernyataannya dalam acara halal bihalal para pengamat politik.

Dalam acara tersebut, Saiful menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia sedang mengalami kemerosotan demokrasi dan berpendapat bahwa pergantian kepemimpinan nasional dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan demokrasi.

Saiful menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menilai laporan tersebut seharusnya tidak diproses karena tidak memenuhi unsur pidana penghasutan.

---

EKONOMI

1. Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan berat pada perdagangan hari ini.

Rupiah ditutup melemah 0,45 persen ke level Rp18.020 per dolar AS, sekaligus menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS untuk pertama kalinya.

Level tersebut mulai ditembus pada pukul 09.11 WIB ketika rupiah berada di posisi Rp18.015 per dolar AS. Pelemahan berlanjut hingga menyentuh Rp18.040 per dolar AS pada pukul 11.30 WIB sebelum akhirnya ditutup di level Rp18.020 per dolar AS.

Melemahnya rupiah turut memicu aksi jual di pasar Surat Utang Negara (SUN).

Yield SUN tenor pendek mengalami kenaikan paling tajam:

• Tenor 1 tahun naik 4,6 basis poin menjadi 7,13 persen.
• Tenor 2 tahun naik 8,7 basis poin menjadi 6,91 persen.
• Tenor 3 tahun naik 6,9 basis poin menjadi 6,83 persen.

Sementara itu, yield SUN tenor 10 tahun naik 4,3 basis poin menjadi 6,74 persen.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri.

Menurutnya, pelemahan serupa juga terjadi pada sejumlah mata uang regional seperti ringgit Malaysia, dong Vietnam, dan dolar Taiwan.

Bank Indonesia, kata Destry, terus meningkatkan intervensi pasar dan memperkuat instrumen moneter untuk menarik aliran modal masuk.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan sekitar Rp8 triliun untuk melakukan buyback Surat Utang Negara yang dilepas investor.

Langkah tersebut dilakukan guna membantu menjaga stabilitas pasar obligasi dan mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Namun, analis mata uang Ibrahim Assuaibi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kebijakan Bank Indonesia, melainkan pada tata kelola fiskal yang dinilai menimbulkan kekhawatiran pasar.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi berbagai program strategis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih guna memperbaiki persepsi fiskal. Ia bahkan memperkirakan rupiah berpotensi menuju level Rp19.000 per dolar AS dalam bulan Juni.

---

2. IHSG Masih Berada dalam Tekanan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan jual pada perdagangan hari ini.

Sejak pembukaan perdagangan, indeks langsung bergerak di zona merah dan sempat turun 67,51 poin atau 1,14 persen ke level 5.873.

Pada penutupan sesi pertama, IHSG anjlok 206,81 poin atau 3,48 persen ke level 5.734.

Meski berhasil memangkas sebagian kerugian pada sesi kedua, IHSG tetap ditutup melemah 1,71 persen di level 5.839.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengimbau investor agar tetap mengambil keputusan investasi secara rasional dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan dan profil risiko masing-masing.

Menurut Jeffrey, secara fundamental kondisi emiten yang tercatat di BEI masih cukup kuat.

Pada akhir 2025, emiten-emiten BEI membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 21 persen. Selain itu, sekitar 80 persen emiten mencatatkan laba bersih pada kuartal I 2026, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

---

3. Pemerintah Klaim Kondisi APBN Semakin Membaik

Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 menunjukkan perbaikan.

Defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit lebih tinggi dibanding April yang berada di level 0,64 persen PDB.

Selain itu, pemerintah kembali mencatat surplus primer yang positif pada Mei 2026.

Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak dilaporkan tumbuh lebih dari 22 persen secara tahunan (year-on-year).

Pemerintah dijadwalkan menyampaikan laporan resmi realisasi APBN Mei 2026 pada pekan depan.

---

4. Pemerintah Siapkan Penyesuaian HET Minyakita

Pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.

Namun hingga saat ini, besaran kenaikan maupun waktu pemberlakuannya masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang masih berfluktuasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan sinyal bahwa penyesuaian harga dapat dilakukan dalam waktu dekat apabila kondisi pasar dinilai telah kondusif.

Saat ini HET Minyakita masih berada di angka Rp15.700 per liter, meskipun harga di sejumlah daerah telah melampaui batas tersebut.

---

TRENDING MEDSOS

1. Dadan dan IHSG Masih Menjadi Perbincangan Warganet

Nama Dadan Hindayana dan topik IHSG masih menjadi perbincangan hangat di platform X.

Warganet ramai membahas penahanan mantan Kepala BGN beserta dua wakilnya oleh Kejaksaan Agung.

Di saat yang sama, pelemahan IHSG yang berlanjut hingga hari ini juga menjadi salah satu topik ekonomi yang paling banyak diperbincangkan.

---

2. Silmy Karim Masuk Daftar Pencarian Teratas Google

Nama Silmy Karim masuk dalam daftar pencarian terpopuler di Google setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Publik banyak mencari informasi terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Dirjen Imigrasi tersebut.

---

HIGHLIGHTS

1. Dugaan Penyimpangan BGN dan Tuntutan Evaluasi Program MBG

Berbagai dugaan penyimpangan yang kini diungkap Kejaksaan Agung terhadap tiga mantan pimpinan BGN sebenarnya telah lama menjadi bahan pembicaraan publik.

Mulai dari pengadaan sepeda motor listrik, komputer tablet, hingga berbagai barang lain yang dinilai tidak sesuai kebutuhan maupun berharga di atas kewajaran pasar.

Karena itu, langkah penegakan hukum yang dilakukan saat ini dipandang sebagian kalangan sebagai respons terhadap keresahan masyarakat yang telah berkembang sebelumnya.

Di sisi lain, suara publik juga mengarah pada tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis dijalankan lebih tepat sasaran, dengan fokus kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan.

---

2. Korupsi dan Ancaman terhadap Kualitas Demokrasi

Terungkapnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dalam waktu berdekatan kembali memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas tata kelola pemerintahan.

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan proses demokrasi.

Dalam situasi seperti ini, penguatan pengawasan publik, independensi lembaga penegak hukum, serta reformasi sistem birokrasi menjadi faktor penting untuk mencegah semakin dalamnya kemunduran tata kelola pemerintahan.

---

3. Tekanan Ekonomi dan Pentingnya Pemulihan Kepercayaan

Pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS serta koreksi beruntun IHSG menunjukkan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak semata-mata berasal dari faktor eksternal seperti konflik geopolitik global.

Pasar pada dasarnya merespons risiko dan tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi.

Karena itu, ketika kekhawatiran fiskal bertemu dengan kasus-kasus dugaan korupsi besar di lingkungan program MBG maupun sektor imigrasi, yang terdampak bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kredibilitas institusi publik.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kondisi APBN terus membaik, surplus primer kembali tercatat positif, dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

Artinya, ruang untuk pemulihan ekonomi masih tersedia.

Tantangan terbesar ke depan bukan hanya menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik dan pelaku pasar melalui tata kelola yang transparan, disiplin fiskal yang konsisten, serta evaluasi terhadap program-program yang dinilai membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang sebanding.